Jakarta, BeritaManado.com — Kabar gembira datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU)!
Proyek ambisius Sekolah Rakyat akan segera dimulai pada September 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo, membeberkan detail fantastis, yakni satu lokasi Sekolah Rakyat akan menelan biaya sekitar Rp200 miliar.
“Satu lokasi Rp200-an miliar untuk 100 sekolah,” ungkap Dody, setelah meninjau salah satu bangunan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Handayani, Jakarta, Minggu (29/6/2025), dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Angka fantastis ini tidak datang tanpa alasan.
Biaya tersebut sudah termasuk fasilitas dan perlengkapan sekolah.
Mengingat Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan yang cukup luas, total dana yang dibutuhkan negara untuk 100 lokasi ini mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Itu minimum sekitar 6 hektare dan menampung seribu siswa untuk SD, SMP, SMA. Ada asrama guru, sarana penunjang lain, seperti lapangan olahraga, lapangan upacara, asrama murid, lengkap itu,” jelas Dody, menggambarkan betapa komprehensifnya fasilitas yang akan disediakan.
Pembangunan dijadwalkan rampung pada Juni 2026, dengan harapan bisa segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
Ini berarti, dalam waktu dekat, ribuan siswa akan memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas modern.
Tak hanya soal biaya dan fasilitas, Kementerian PU juga sangat ketat dalam urusan lahan.
Dody memastikan, tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat harus bebas sengketa.
Setiap pemerintah daerah yang mengajukan lahan wajib memastikan Surat Hak Milik (SHM) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah beres dan tidak bermasalah.
“Jadi yang kita terima, suratnya harus semua sudah beres. SHM, IMB harus clear, bukan area hutan, dan itu benar-benar clear. Baru bisa kita terima. Kelerengan lahan itu ada maksimum berapa derajat, supaya kita cut-cut landfill-nya enggak terlalu tajam,” tegasnya.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap aspek pembangunan berjalan lancar dan legal.
Sebelumnya, sebagai langkah awal, pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp1,2 triliun untuk merenovasi 100 Sekolah Rakyat rintisan.
Sekolah-sekolah ini memanfaatkan aset-aset gedung milik Kementerian Sosial dan akan segera digunakan untuk memulai program Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia.
