
MANADO, BeritaManado.com – Tudingan permintaan dana operasional yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, memantik polemik.
Kombes Pol Suryadi membantah keras dan siap menempuh jalur hukum. Di sisi lain, Ketua Umum DPP Organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia (OKLBI), Berty Alan Lumempouw, S.H., mengajak publik tidak menghakimi sebelum ada pembuktian.
Polemik bermula ketika pengusaha John Hamenda, melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengadukan persoalan ini ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan itu terkait penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan nilai aset ditaksir mencapai Rp600 miliar.
“Tidak Masuk Akal”
Kombes Pol Suryadi menegaskan, baik dirinya maupun penyidik Ditreskrimum Polda Sulut tidak pernah meminta dana operasional dalam perkara tersebut.
“Tidak mungkin dan tidak masuk akal Direktur atau penyidik meminta dana operasional sedangkan perkara tsb ada putusan Praper dan Rekomendasi gelar khusus di Bareskrim utk melaksanakan putusan Praper tsb,” tegasnya kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).
Suryadi bahkan melempar peringatan kepada pihak pelapor. “Kepada pihak John Hamenda atau pengacara nya: Kalau tidak ada bukti laporan tsb maka akan kami tuntut balik,” tegasnya.
Dasar SP3: Putusan Praperadilan
Suryadi menjelaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara itu berpijak pada putusan praperadilan. Rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri juga mengarah ke sana, setelah salah satu pihak memohon gelar perkara di Biro Wassidik.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seluruh tahapan penyidikan dijalankan sesuai SOP dan melalui gelar perkara yang diikuti pengawas eksternal, sesuai ketentuan KUHAP. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan membuktikan tuduhan lewat mekanisme yang berlaku.
Ketum OKLBI: Hormati Pengaduan, Tapi Praduga Tak Bersalah
Menanggapi polemik tersebut, Berty Alan Lumempouw meminta persoalan ini disikapi proporsional dan objektif.
Menurutnya, tuduhan terhadap aparat penegak hukum adalah hal serius yang harus ditopang bukti konkret, bukan sekadar opini di ruang publik.
“Saya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan, termasuk kepada Propam Mabes Polri. Itu merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap institusi kepolisian. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus menghormati hak setiap pejabat yang dilaporkan untuk mendapatkan pemeriksaan secara objektif dan tidak dihakimi melalui opini publik sebelum ada pembuktian,” ujarnya.
Berty menilai putusan praperadilan dan rekomendasi Wassidik tidak boleh diabaikan dalam menilai keseluruhan penanganan perkara. Ia juga meminta dua hal dipisahkan: dugaan permintaan dana operasional yang harus dibuktikan lewat pemeriksaan dan alat bukti, serta pelaksanaan SP3 yang harus diuji berdasarkan putusan praperadilan dan aturan hukum.
“Jangan mencampuradukkan persoalan,” jelasnya.
Dukungan Bukan Tanpa Syarat
Berty menegaskan dukungannya kepada Dirreskrimum bukan pembenaran tanpa syarat. Ia juga tidak mendahului hasil pemeriksaan.
“Jika memang ada bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, jangan sampai nama baik dan profesionalitas seseorang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Ia berharap Propam Mabes Polri menindaklanjuti pengaduan secara profesional, transparan, dan berimbang, serta meminta semua pihak menahan diri.
“Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini, tetapi juga tidak boleh kebal terhadap pengawasan. Kebenaran harus diuji melalui fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Deidy Wuisan
