Penulis: Jhonli Kaletuang
Penguatan integritas dan pengawasan anggaran menjadi pesan utama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Pesan tegas tersebut disampaikan Feri Tas saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolmong yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manado, belum lama ini.
Dalam forum yang turut dihadiri Bupati Bolmong, Ketua DPRD, serta seluruh anggota DPRD Bolmong itu, Feri Tas menyoroti pentingnya peran legislatif dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum.
Mengangkat materi Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, ia mengingatkan bahwa DPRD tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah dan pembahasan anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus dijalankan secara maksimal dengan menjadikan integritas sebagai landasan utama.
Ketiganya merupakan instrumen penting untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor hukum.
Feri Tas juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh semata-mata mengandalkan penindakan setelah terjadi pelanggaran.
Langkah pencegahan justru harus dimulai sejak proses perencanaan pembangunan, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus bersifat objektif, menyeluruh, dan berlandaskan integritas yang tinggi. Sejumlah titik rawan dalam siklus anggaran daerah, seperti potensi konflik kepentingan, praktik manipulasi anggaran, munculnya proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan, harus diantisipasi dan ditutup celahnya sejak dini,” tegasnya.
Tak hanya itu, Plt. Kajati Sulut turut menyoroti hubungan kerja antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan, hubungan legislatif dan eksekutif harus dibangun secara proporsional melalui prinsip checks and balances.
Perbedaan kewenangan kedua lembaga justru harus menjadi mekanisme untuk saling mengawasi, menguji, sekaligus menyempurnakan kebijakan anggaran.
Ruang pembahasan APBD, lanjutnya, tidak boleh dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Setiap keputusan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat, bukan menjadi pintu masuk praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Bimtek yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado tersebut memang secara khusus diarahkan untuk memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam mengoptimalkan penyusunan APBD 2027, meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pencegahan tindak pidana korupsi.
Menutup pemaparannya, Feri Tas mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Tanpa integritas, kekuasaan justru berpotensi menjadi sumber penyalahgunaan wewenang.
Karena itu, ia mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bolmong menjadikan komitmen antikorupsi sebagai prinsip dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
