Manado, BeritaManado.com — Pembahasan APBD perubahan tahun 2024 oleh badan anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen kompak berjuang untuk kesejahteraan pers di Sulawesi Utara.
Keberpihakan DPRD Provinsi Sulut pada para ‘kuli tinta’ di Provinsi Sulut itu terjadi setelah melihat kesejahteraan para wartawan kerap kali terabaikan oleh pemerintah daerah.
Ketegasan para wakil rakyat terkait kesejahteraan pers itu ditunjukkan, sebagai penghargaan kepada para jurnalis yang terus mengabarkan program kegiatan gubernur dan wakil gubernur serta mengawal aspirasi masyarakat Sulut melalui 45 anggota DPRD Provinsi Sulut agar tersampaikan dengan efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Anggota badan anggaran DPRD Provinsi Sulut Jems Tuuk mengungkapkan, pengalokasian anggaran advetorial untuk media masih perlu dipertimbangkan oleh Sekretaris Provinsi Sulut dan Sekretaris DPRD Sulut.
“Saya masih ingat, tahun 2014 saya menjadi anggota DPRD Adverorial untuk teman-teman wartawan pada waktu itu masih 27 media alokasi untuk advetorial itu hampir 5 miliar, hari ini, DPRD Provinsi, 73 media, tapi alokasinya tidak sebesar itu lagi,” ungkap Jems Jumat, (9/8/2024) pada rapat pembahasan APBD perubahan tahun 2024.
Tak hanya itu, Jems juga mengingatkan terkait dukungan wartawan baik media cetak maupun elektronik terhadap lembaga DPRD yang kemudian diteruskan kepada masyarakat, dengan edukasi yang luar biasa.
Jems juga mengingatkan, agar yang apa menjadi hak wartawan, dikembalikan kepada wartawan, dan jangan dipotong.
“Advetorial ada 5, tiga sampai ke teman-teman wartawan, 2 dikantongi oleh oknum-oknum ASN. Saya sudah dapat tentang persoalan ini, demikian juga di lembaga ini,” sorot Jems.
“Di mana-mana saya pinjam apa yang dikatakan pak ketua DPRD mari Jo Torang hidup dengan baik, hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Kan nyanda ada yang rugi,” terang Jems.
Tak hanya Jems Tuuk, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonni Paat pun meminta perhatian TAPD terhadap kerjasama media di DPRD Sulut.
“Advetorial sebagai kerjasama media, satu bulan memerlukan anggaran Rp 250 juta, sedangkan mereka baru dibayarkan cuma sampai bulan Juli,” tegas Vonni.
Lanjutnya lagi, hal itu merupakan kebutuhan-kebutuhan bukan untuk pribadi, tetapi karena aturan yang mengatur dan berhak mendapatkan itu.
Eksistensi pers di DPRD juga sempat disentil oleh anggota DPRD Priscilla Cindy Wurangian yang selalu mengupdate informasi melalui media.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulut Hendry Walukouw dan anggota DPRD Ayub Ali pun turut menyuarakan kesejahteraan Pers dalam rapat badan anggaran bersama TAPD.
Tak hanya para anggota DPRD Provinsi Sulut, kesejahteraan pers juga didukung penuh oleh pimpinan DPRD melalui ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen.
Disamping itu Ketua TAPD Steve Kepel melalui kepala BKAD Clay Dondokambey menyampaikan bahwa, catatan-catatan yang sudah disampaikan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUaa) telah menjadi catatan dari tim TAPD.
“Itu akan disesuaikan secara paralel termasuk yang ada di Sekretariat DPRD pak,” terang Clay.
(Erdysep Dirangga)
