Manado – Presentasi tentang peraturan daerah (Perda) Zonasi Provinsi Sulawesi Utara di BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional) serta 12 kementerian yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP menghasilkan beberapa catatan yang harus diperbaiki secara administrasi.
Dikatakan Parengkuan, ada catatan-catatan kecil yang memang harus dilakukan perubahan seperti beberapa konsideran harus dilakukan penambahan sekaligus yang suda tak berlaku dihilangkan.
“Kemudian gambar peta yang dimasukkan untuk daerah harus ditanda tangani Gubernur dan itu didasarkan pada aturan, namun pada dasarnya semua prosedur sudah lengkap tinggal dilakukan pembenahan untuk dimasukkan kembali” ujar Parengkuan.
Parengkuan menambahkan, semua tim berdasarkan petunjuk Gubernur telah melakukan tugas dengan baik, bahkan dikementerian semua berusaha memberikan presentasi yang maskimal guna menetapkan aturan Zonas ini di Sulut.
Parengkuan menjelaskan, kedepan setelah dilakukan perubahan maka perda Zonasi ini akan dibawa bersama DPRD untuk dikonsultasikan ke Kementerian selanjutnya dibawa kembali ke DPRD untuk diperdakan, sehingga ada aturan jelas dalam melakukan reklamasi atau pun menyangkut tata ruang yang ada di Sulut.
Untuk diketahu tim Pemprov baik dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, DKP, Dinas Perhubungan Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Lingkungan Hidup sudah melakukan presentasi di Kementerian.
