Manado, BeritaManado.com — Badan anggaran DPRD bersama Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan banyak evaluasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sulut.
Anggota Badan anggaran DPRD Sulut Henry Walukow dalam pembahasan APBD Perubahan, meminta Sekretaris Provinsi Sulut ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memonitor APBD induk.
Menurut Henry, hal itu guna memastikan realisasi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk program-program yang mingkin belum terlaksanakan.
“Ini tinggal beberapa bulan. APBD induk saja belum mampu diserap, kong so ba paksa ini di APBD Perubahan untuk OPD yang serapan anggarannya masih di bawah sekali,” ungkap Henry Selasa, (26/8/2025) pada rapat Badan anggaran.
Henry pun mengungkap di mana, pada waktu pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), Dinas Pekerjaan Umum mengakui bahwa, perbaikan jalan zero poin di Minahasa Utara (Minut) sudah tertata pada APBD induk sampai dengan anggarannya sudah disampaikan berjumlah Rp1 miliar.
“Tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Ini jalan yang sangat penting, sebab kalau hujan dia banjir. Termasuk jalan provinsi Minut, Tatelu, Kalabat, Karondoran, itu disampaikan ada perbaikan pada waktu LKPJ, tetapi sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda perbaikan,” sorot Henry.
Henry mengingatkan TAPD bahwa, DPRD dan Pemerintah Provinsi melakukan berbagai pembahasan tersebut yang disepakati dalam LKPJ dilakukan melalui forum resmi.
“Jangan OPD hanya live srvice. Ini yang saya kejar. Ada rekamannya kalau mau saya buka. Jangan cuma di towo-towokan (di dusta-dustakan) ini pembahasan,” ujar Henry.
Henry kembali meminta Sekretaris Provinsi Sulut untuk melakukan peninjauan terhadap apa yangvtelah disepakati dalam pembahasan LKPJ sehingga DPRD tidak disuguhkan dengan ceritayang tidak benar.
“Artinya ini bukan cerita warung kopi. Ini pembahasan resmi pada forum resmi, sehingga, apa yang tertata itu yang disampaikan,” jelas Henry.
(Erdysep Dirangga)
