Bitung – Wakil Walikota (Wawali) Bitung, Maurits Mantiri mengikuti rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara, Senin (29/05/2017).
Rapat itu dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengatakan, salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah aktualisasi program kerja yang strategis dan tepat sasaran, serta didukung dengan ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
Menanggapi penyampaian Wakil Gubernur itu, Wawali yang juga ketua TKPKD Kota Bitung mengintruksikan semua yang tergabung dalam TKPKD dapat bekerjasama melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung.
“Tim Koordinasi harus bekerja secara terpadu, sistemik dan menyeluruh serta menyentuh pada akar permasalahannya, dengan melibatkan Pemerintah, BUMN/MUMD, perusahaan swasta dan masyarakat itu sendiri,” kata Wawali.
Wawali menyatakan, pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin dan data kemiskinan yang baik juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bitung terhadap kemiskinan.
“Membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka,” katanya.(***/abinenobm)
Bitung – Wakil Walikota (Wawali) Bitung, Maurits Mantiri mengikuti rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara, Senin (29/05/2017).
Rapat itu dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengatakan, salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah aktualisasi program kerja yang strategis dan tepat sasaran, serta didukung dengan ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
Menanggapi penyampaian Wakil Gubernur itu, Wawali yang juga ketua TKPKD Kota Bitung mengintruksikan semua yang tergabung dalam TKPKD dapat bekerjasama melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung.
“Tim Koordinasi harus bekerja secara terpadu, sistemik dan menyeluruh serta menyentuh pada akar permasalahannya, dengan melibatkan Pemerintah, BUMN/MUMD, perusahaan swasta dan masyarakat itu sendiri,” kata Wawali.
Wawali menyatakan, pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin dan data kemiskinan yang baik juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bitung terhadap kemiskinan.
“Membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka,” katanya.(***/abinenobm)