Jakarta, BeritaManado.com — Persaingan antara Jakarta dan Bandung, ternyata tak hanya memanas di lapangan hijau sepak bola.
Kini, gesekan rivalitas itu merambat ke kancah politik, di mana dua orang nomor satu di provinsi masing-masing, yakni Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat terlibat aksi saling sindir yang cukup menarik perhatian.
Momen “perang dingin” ini mencuat saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar oleh KPK RI bersama Pemerintah Daerah, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Acara penting ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan tentu saja, Jawa Barat.
Di sanalah, dua sosok sentral, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, tampak saling lempar pernyataan yang disinyalir sebagai sindiran, terkait dengan capaian pembangunan di daerah mereka.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, berikut rangkuman “perang kata” yang santer disebut sebagai awal mula rivalitas politik di antara keduanya:
Bandung Nomor Satu Macetnya?
Sebagai pembicara utama (keynote speaker) di rakor KPK dan pemerintah daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanfaatkan kesempatan itu untuk memamerkan sejumlah keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya.
Salah satu poin utamanya adalah kemampuannya menekan angka kemacetan.
Ya, kemacetan, momok menakutkan yang seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang warga Jakarta, siapa pun pemimpinnya.
Dalam pidatonya, Pramono Anung menjelaskan bahwa salah satu jurus jitu yang ia terapkan untuk mengurai kemacetan adalah dengan mengubah skema TransJakarta menjadi TransJabodetabek.
“Kami buka rute baru dan orang membayar sebelum jam 7 hanya Rp2 ribu, setelah jam 7, Rp3.500,” ujarnya, mengutip kanal YouTube KPK RI.
Ia menambahkan, tujuannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi beralih ke transportasi umum.
“Apa hasilnya? Ini baru dua tahun lebih kami lakukan. Hasilnya ketika Tomtom (lembaga internasional) mensurvei Jakarta yang biasanya ranking 1 dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, sekarang nomor satunya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, Nomor 3 Palembang. Dan di dunia, (ranking) Jakarta nomornya 90,” papar Pramono Anung.
Tak lama setelah rakor usai, awak media langsung mencegat Dedi Mulyadi untuk meminta tanggapan soal pernyataan Pramono Anung yang menyebut Bandung sebagai kota termacet di Indonesia.
Dedi dengan tenang membeberkan alasannya bahwa Bandung adalah kota kecil.
Namun ia berseloroh bahwa kemacetan di sana terasa “dingin,” tak seperti Jakarta yang panas.
“Tetapi kalau saya merasakan sih ya, macet di Bandung mah dingin. Terus kemudian yang kedua, problem Bandung itu kan jalannya kecil-kecil, dan kemudian selain jalannya kecil-kecil, jumlah kendaraannya banyak,” jelas Dedi kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Pusat.
Tak mau sepenuhnya disalahkan, Dedi juga melemparkan tanggung jawab kemacetan Bandung ke pundak Wali Kota Bandung, bukan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak tinggal diam. Mereka tengah menyiapkan integrasi transportasi umum yang ramah lingkungan dan terjangkau di wilayah Bandung Raya.
Banjir Jadi Bahan Serangan Balik
Di rakor yang sama, Dedi Mulyadi ganti membahas soal banjir.
Ia dengan tegas membantah anggapan bahwa banjir di Jakarta selalu disebabkan oleh “banjir kiriman” dari Bogor.
“Enggak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu aspek siklus alam,” tegas Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini kemudian melontarkan sindiran tajam.
Ia mengisyaratkan bahwa penyebab banjir sebenarnya adalah alih fungsi lahan yang pelakunya, tak lain dan tak bukan, justru banyak berasal dari Jakarta.
Mungkinkah Ini Rivalitas Politik?
Pengamat Politik, Adi Prayitno, menyoroti pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Pramono Anung di acara rakor KPK.
Menurutnya, itu bukan sekadar sindiran halus, melainkan sebuah serangan yang cukup terang-terangan terhadap Jawa Barat.
Sementara itu, Adi Prayitno menilai tanggapan Dedi Mulyadi setelahnya sebagai semacam serangan balik.
Dedi, secara tidak langsung, ingin menyampaikan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Bogor adalah ulah para pengembang dan pengusaha dari Jakarta.
“Publik mungkin juga berspekulasi selama ini alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Bogor memang pengusaha kontraktor dan seterusnya seterusnya itu ya memang kebanyakan mereka adalah orang Jakarta. Jadi secara tidak langsung inilah yang kita sebut sebagai balas pantun politik, sindir-menyindir dan bahkan bisa disebut sebagai perang terbuka antara dua gubernur,” papar Adi, dikutip dari kanal YouTube Adi Prayitno Official.
(jenlywenur)
