Manado, BeritaManado.com — Pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dinilai belum efektif.
Menurut data yang diperoleh BeritaManado.com terdapat ketidakseimbangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana pendapatan Sulut baru mencapai 75,11% sementara belanja ada di angka 75,34%.
Sulawesi Utara pun terancam defisit akibat belanja gila-gilaan yang melebihi pendapatan.
Melihat hal itu, anggota DPRD Provinsi Sulut Louis Carl Schramm yang juga baru duduk sebagai anggota Badan anggaran DPRD Sulut sempat mengingatkan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan lantang dan cukup keras pada saat pembahasan APBD tahun 2025.
“Saya telah berkali-kali mengingatkan bahwa, harus cerdas dalam mengelola anggaran,” ungkap Louis Jumat, (20/12/2024) saat dihubungi BeritaManado.com.
Tak hanya itu, seperti diberitakan sebelumnya, Louis juga sempat memberikan penegasan agar pembahasan APBD tahun 2025 harus dibahas sedetil mungkin bahkan dirinya tidak setuju jika terburu-buru akibat keterlambatan pembahasan.
Sama halnya dengan anggota Badan anggaran Hendry Walukouw yang kala itu memberikan pernyataan menohok ketika Badan anggaran menargetkan penyelesaian pembahasan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
“Pembahasan APBD 2025 ini harus dilakukan secara mendalam. Kami tidak mau pakai cara tempuh jalan tol,” tegas Hendry kala itu.
Terlepas dari peringatan-peringatan keras yang dilontarkan oleh para anggota Badan anggaran DPRD Sulut, kondisi pendapatan dan belanja itu kini telah menjadi perhatian serius menteri dalam negeri Tito Karnavian yang menekankan bahwa, daerah harus punya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sebagai cadangan untuk membayar pengeluaran wajib awal tahun.
Menurut Tito, peredaran uang di masyarakat adalah kunci untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Ia menekankan bahwa konsumsi rumah tangga adalah elemen terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jika uang tidak beredar, daya beli masyarakat akan turun, dan ini akan berdampak buruk pada ekonomi daerah. Belanja pemerintah adalah motor utama ekonomi, harus dimaksimalkan,” jelas Tito.
(Erdysep Dirangga)