Manado – Guna menangani konflik social yang terjadi di Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulut membentuk tim penanganan konflik social, melalui keputusan Gubernur Sulut nomor 85a tahun 2015.
Tim yang terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini langsung membahas tentang pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir S R Mokodongan saat memimpin tim mengatakan penanganan koflik yang dilakukan antara lain dari berbagai sumber yakni permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, social dan budaya.
“Serta perseteruan umat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah daerah, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan pelaku usaha, distribusi sumber daya alam dalam masyarakat perlu ditangani,” katanya.
Dia berharap kepada seluruh kepala instansi Vertikal dan SKPD yang masuk dalam tim terpadu penanganan konflik social di Sulut untuk segera menindaklanjuti setiap rencana aksi yang tercantum dalam dokumen rencana aksi terpadu penanganan konflik social.
