MANADO–Penumpukan kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) akibat Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di beberapa daerah salah satunya Kota Manado, penyebabnya selain karena keterlambatan penyaluran juga karena pembatasan kuota BBM oleh Pihak Pertamina Selaku Instansi Pemasok BBM.
Terkait persoalan ini Pemeritah Kota Manado melalui Wakil Walikota meyatakan akan berkoordiasi dengan pihak instansi terkait termasuk Pertamina perihal pembatasan kuota BBM di SPBU
“Koordinasi dengan pihak legislatif serta pemerintah provinsi dan pihak pertamina perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik mengatasi kelangkaan BBM, kalau saat ini ada pembatasan BBM Rp20 ribu bagi kendaraan roda dua dan 20 liter untuk kendaraan roda empat, kedepan harus ada kajian agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” ujar Wawali sembari menyatakan bisa saja dinaikan pembatasan kuota tersebut.
Wawali juga menambahkan persoalan BBM ini bukan tugas Pemerintah semata namun melibatkan seluruh pihak termasuk legislasi, “Kedepan kita akan lakukan kajian terkait persoalan BBM ini, hal ini bukan hanya tugas pemerintah semata, namun melibatkan berbagai pihak termasuk legislatif,” tukasnya. (is)
MANADO–Penumpukan kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) akibat Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di beberapa daerah salah satunya Kota Manado, penyebabnya selain karena keterlambatan penyaluran juga karena pembatasan kuota BBM oleh Pihak Pertamina Selaku Instansi Pemasok BBM.
Terkait persoalan ini Pemeritah Kota Manado melalui Wakil Walikota meyatakan akan berkoordiasi dengan pihak instansi terkait termasuk Pertamina perihal pembatasan kuota BBM di SPBU
“Koordinasi dengan pihak legislatif serta pemerintah provinsi dan pihak pertamina perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik mengatasi kelangkaan BBM, kalau saat ini ada pembatasan BBM Rp20 ribu bagi kendaraan roda dua dan 20 liter untuk kendaraan roda empat, kedepan harus ada kajian agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” ujar Wawali sembari menyatakan bisa saja dinaikan pembatasan kuota tersebut.
Wawali juga menambahkan persoalan BBM ini bukan tugas Pemerintah semata namun melibatkan seluruh pihak termasuk legislasi, “Kedepan kita akan lakukan kajian terkait persoalan BBM ini, hal ini bukan hanya tugas pemerintah semata, namun melibatkan berbagai pihak termasuk legislatif,” tukasnya. (is)