Manado – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado, Rabu (19/02/2010), mengadakan Roundtable Discussion di Hotel Gran Puri. Diskusi dengan topik POTENSI PERMASALAHAN PEMILU 2014 menghadirkan Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Akademisi, Panwaslu, Parpol, Caleg dan Mahasiswa.
Pengamat politik sekaligus akademisi Unsrat Ferry Liando, salah-satu pembicara pada diskusi itu mengatakan, setidaknya ada 25 potensi masalah yang mengancam Pemilu 2014 di Sulawesi Utara. Beberapa ancaman pemilu yang terungkap salah-satunya money politic yang menurutnya masih akan dominan.
“Politik uang masih dominan, selanjutnya akan terjadi intimidasi caleg terhadap pemilih. Intervensi kepala daerah dari pengurus parpol terhadap penyelenggara pemilu dari PNS seperti sekretaris KPU, PPK, PPS dan KPPS. Profesinalisme dan netralitas KPPS, PPS dan PPK diragukan,” tutur Liando.
Akademisi Unsrat yang selalu memberikan pandangan segar terhadap perpolitikan daerah dan nasional ini juga menilai partai politik lebih mengutamakan caleg pemilik modal ketimbang kapasitas caleg bersangkutan. Persaingan sengit caleg satu parpol juga tak terelakkan.
“Akan terjadi kanibalisme caleg sesama parpol. Terbatasnya jumlah personil Bawaslu menyebabkan pelanggaran tak bisa dicegah. Akan ada kampanye-kampanye diluar jadwal. Masa tenang akan tetap dimanfaatkan caleg untuk mendapatkan suara. Juga mobilisasi pemilih di Lapas dan rumah-sakit,” urai Liando. (jerryliando)
Manado – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado, Rabu (19/02/2010), mengadakan Roundtable Discussion di Hotel Gran Puri. Diskusi dengan topik POTENSI PERMASALAHAN PEMILU 2014 menghadirkan Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Akademisi, Panwaslu, Parpol, Caleg dan Mahasiswa.
Pengamat politik sekaligus akademisi Unsrat Ferry Liando, salah-satu pembicara pada diskusi itu mengatakan, setidaknya ada 25 potensi masalah yang mengancam Pemilu 2014 di Sulawesi Utara. Beberapa ancaman pemilu yang terungkap salah-satunya money politic yang menurutnya masih akan dominan.
“Politik uang masih dominan, selanjutnya akan terjadi intimidasi caleg terhadap pemilih. Intervensi kepala daerah dari pengurus parpol terhadap penyelenggara pemilu dari PNS seperti sekretaris KPU, PPK, PPS dan KPPS. Profesinalisme dan netralitas KPPS, PPS dan PPK diragukan,” tutur Liando.
Akademisi Unsrat yang selalu memberikan pandangan segar terhadap perpolitikan daerah dan nasional ini juga menilai partai politik lebih mengutamakan caleg pemilik modal ketimbang kapasitas caleg bersangkutan. Persaingan sengit caleg satu parpol juga tak terelakkan.
“Akan terjadi kanibalisme caleg sesama parpol. Terbatasnya jumlah personil Bawaslu menyebabkan pelanggaran tak bisa dicegah. Akan ada kampanye-kampanye diluar jadwal. Masa tenang akan tetap dimanfaatkan caleg untuk mendapatkan suara. Juga mobilisasi pemilih di Lapas dan rumah-sakit,” urai Liando. (jerryliando)