Bitung – Informasi soal adanya sejumlah oknum yang menghasut pemilik lahan untuk menolak harga ganti rugi lahan tol di Kota Bitung bukan hanya isapan jempol semata.
Dolfie Londa adalah salah satu pemilik lahan yang mengaku sempat diajak untuk bersama-sama menolak harga ganti rugi lahan tol bersama sejumlah pemilik lahan lainnya.
“Kami dikumpulkan dan diajak untuk bersama-sama menolak harga yang katanya sudah ditetapkan apraisal karena dinilai terlalu rendah,” kata Dolfie beberapa waktu lalu.
Ia mengaku, waktu itu tanah yang dimilikinya di Kelurahan Bitung Barat bersebelahan dengan Kelurahan Pakadoodan belum diukur oleh pihak BPN dan apraisal, tapi sudah diminta untuk ikut menyatakan penolakan.
“Alasannya, jika semua menolak akan ada perubahan harga ganti rugi dari apraisal dan waktu itu saya hanya diam saja tak mengiyakan ataupun menolak ajakan mereka,” katanya.
Ia mengaku sempat terhasut dan ikut menuduh hal yang bukan-bukan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Tol di Kota Bitung, Ellen Sutrisno.
“Beruntung waktu itu saya memberanikan diri untuk mencari informasi langsung ke Ibu Ellen dan semua yang disangkakan tidak betul termasuk ajakan penolakan harga ganti rugi hanya untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Apa yang disampaikan Dolfie tak ditampik Ellen. Ia menyatakan, banyak pemilik lahan tol terlebih dulu terhasut dengan informasi-informasi dari sejumlah oknum yang memberikan informasi tidak jelas soal harga ganti rugi.
“Pak Dolfie hanya salah satu contoh pemilik lahan yang terlanjur termakan hasutan soal ganti rugi lahan tol, padahal informasi yang didapatkan keliru,” katanya.
Untuk itu ia menghimbau para pemilik lahan tol yang membutuhkan informasi atau berkonsultasi terkait pembebasan lahan tol, dirinya mempersilakan untuk mendatangi langsung Kantor PPK Jalan Tol Bitung di Kelurahan Wangurer.
“Setiap hari kerja kami siap melayani atau menjelaskan jika ada yang butuh informasi terkait pembebasan lahan ataupun harga ganti rugi,” katanya.(abinenobm)
Salam sejahtera,
Yth para pemili8k lahan di Sulut yg kena rencana pembebasan utk pembuatan jalan tol manado-bitung. Pertama-tama mohon maaf kalau saya akan memberi masukan/usulan, tetapi saya bukan pemilik lahan. Usul dan saran bolehkah bapak-ibu pemilik lahan mngapproach panitia pembebasan lahan pemertintah agar tahu persis duduk perkara harga pembebasan dari pemerintah. Kalau bisa begitu akan terjadi komunikasi positip akan harga lahan dan bisa bapak-ibu dengan lapang dada menerima patokan harganya dari pemerintah. Kalau demikian maka pembangunan jalan tol kita bisa terwujud dan akan mendukung pembangunan segala bidang di Sulut.Saya harap jangan terjadi spt berdasarkan hasil wawancara saya dahulu terhadap satu orang ibu yang sedang menjaga satu rumah milik pedagang di bendar berlokasi di rencana jalan layang jalan lingkar winangun dekat real estate ciputra, mengaku rumnah yang dijaganya itu oleh “orang penting” di Manado diwanti-wantinya bisa dibayar pemerintah kota manado kalau si “orang penting” itu sudah bilang setuju. Pedagang mana yang tidak takut orang penting ya? Tapi usul saya sekarang kepada bapak-ibu pemilik lahan yg akan dilewati pembangunan jalan tol mohon berpikir mau mendukung pemerintah utk pembangunan, karena hasil pembangunan nanti ke depan untuk dinikmati anak-cucu bapak-ibu. Mohon fokus kebudayaan uang yang dianjurkan si “org penting” tersebut jangan diturutin, karena “dia” sendiri yang berfokus kebudayaan uang.Persoalan bagaimana Sulut bisa maju kalau ada org “berfokus kebudsayan uan” saja? Uang itu perlu untuk kepentingan rasional bukan emosional konsumtif berlebihan.Mungkin kita boleh mementingkan “fokus kebudaayaan” pendidikan formal,agama, bekerja menurut bidang, dan uang akan deatang dengan sendirinya utk kepentingan rasional. Mohon maaf usul/saran ini.Tksh. Utu di Tondano