Minut, BeritaManado.com – Masih ingat dengan Bimbingan Tehnis (Bimtek) Penyusunan Profil Desa Berbasis Web yang dilaksanakan di Hotel Eden Kartika Plaza, Bali Agustus 2019?
Pelatihan yang diikuti ratusan perangkat desa se-Minut yang difasilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) itu, menuai kritik masyarakat karena menyerap miliaran dana desa untuk sebuah aplikasi.
Dua tahun berlalu, namun pemanfaatan aplikasi yang dijual itu, tak maksimal.
Belum juga ada hasil, tahun ini perangkat desa kembali dikagetkan dengan turunnya “perintah” bahwa seluruh desa di Kabupaten Minut wajib membeli aplikasi Simpel Desa, milik sebuah perusahaan operator selular.
Harganya tak main-main, yaitu dipatok Rp43.177.300 per desa dengan rincian pembelian Aplikasi Sistem Pelayanan Desa (Simpel Desa) Rp27.727.300 dan honorarium tenaga ahli/konsultan Rp15.450.000 (tiga kali pertemuan).
Menariknya, perintah wajib membeli perangkat itu menyeret nama Koordinator Tenaga Ahli (TA) Bupati Minut, Lucky Longdong.
Menurut pengakuan pemerintah desa (Pemdes), mereka didatangi dua orang yang menyebutkan bahwa seluruh desa wajib membeli aplikasi Simpel Desa.
Dua orang tersebut menunjukan surat yang memuat nama Bupati Minut Joune Ganda tanpa tandatangan, yang berisi edaran untuk membeli perangkat aplikasi Simpel Desa.
“Mereka turun ke desa-desa lalu sampaikan bahwa aplikasi ini sudah disetujui bupati dan dinas (Dinsos PMD) padahal di desa, tidak ada surat yang isinya wajib pakai aplikasi itu,” keluh sejumlah perangkat desa kepada BeritaManado.com Sabtu (27/3/2021).
Lanjut para perangkat desa, saat berdialog dengan dua oknum penyedia jasa aplikasi, keduanya lalu menelepon TA Bupati Lucky Longdong kemudian telepon diberikan kepada hukum tua.
“Jadi Pak LL bicara di telepon dengan hukum tua. Menjelaskan soal aplikasi ini. Rupanya atas prakarsa pak LL. Rupanya mereka mau mengarahkan supaya seluruh desa membeli aplikasi ini” ujar sumber.
Perangkat desa menilai, harga yang dipatok untuk sebuah aplikasi terlalu mahal dan terkesan mengambil untung besar.
“Bukankah lebih baik ada kerjasama dengan Dinas Kominfo (Komunikasi Informatika) agar lebih murah. Apalagi dulu juga ada aplikasi website dan software yang dulu pernah diberikan Unsrat (Universitas Sam Ratulangi Manado) secara gratis,” lanjut sumber.
“Kami juga belum pelajari aplikasi ini seperti apa, tapi sudah diberikan surat persetujuan untuk kami tandatangani, lalu diminta panjar,” sambung beberapa perangkat desa.
Adanya laporan para perangkat desa ini menuai kritik tajam dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minut Frengky Karamoy.
Karamoy mengingatkan para tenaga ahli Bupati agar jangan bertindak tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
“Jangan sampai mengatasnamakan pemerintah ternyata untuk kepentingan pribadi. Itu bahaya,” ujar Frengky.
Frengky menyarankan agar para tenaga ahli dapat berkoordinasi dengan bupati jangan mengambil tindakan sembarangan.
“Pasal 6 surat pengangkatan tenaga ahli bupati, dijelaskan bahwa tenaga ahli itu sifatnya hanya berkoordinasi dan bukan mengambil tindakan prinsip. Jadi TA tidak boleh menekan kepala desa untuk memasang aplikasi karena itu sudah ruang bisnis,” ujarnya.
Di sisi lain, Frengky memesankan agar Bupati Minut Joune Ganda dapat melihat tindak tanduk tenaga ahli.
“Ada baiknya bupati melihat apa yang dilakukan tenaga ahli. Jangan sampai tenaga ahli bangun kerajaan sendiri. Bupati tidak tahu apa-apa, mereka sudah seenaknya,” tegas Frengky.
Secara terpisah, TA Bupati Minut, Lucky Longdong menyebutkan jika aplikasi Simpel Desa adalah milik Telkomsigma anak perusahaan PT Telkom.
Longdong membenarkan ada tim marketing turun ke lapangan untuk mensosialisasikan SimpelDesa, guna misi Joune Ganda-Kevin William Lotulung (JGKWL) dalam mewujudkan desa digital dan sinkron dengan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk wujudkan Smart Village Nusantara.
“Saya tidak tahu persis RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ditawarkan ke setiap Pemdes. Tapi sepertinya sudah mencakup aplikasi, bimtek dan pemeliharan selama setahun,” ujar Longdong saat ditanya BeritaManado.com tentang harga jual Rp43 juta per aplikasi.
Lucky Londong menyebutkan dua lelaki yang menawarkan aplikasi Simpel Desa adalah ‘teman seperjuangan’
“Secara informal, mereka teman seperjuangan di FGMM (Forum Gerakan Minut Maju). Tapi sebagai Tenaga Ahli Bupati, saya tidak punya tim sama sekali,” lanjutnya.
Disinggung soal perangkat desa merasa diperas karena dipaksa membeli aplikasi tersebut, Lucky Longdong membantah bahwa ia mewajibkan seluruh desa membeli aplikasi Simpel Desa.
“Itu salah, perlu diluruskan, bukankah APBDes merupakan hak sepenuhnya Pemdes? Pemkab sebatas menghimbau karena ada misi terkait digitalisasi, tapi pilihan aplikasi, kalau ada yang lain yang lebih baik dan legal, itu terserah Pemdes,” kata mantan calon Wakil Bupati Minut di Pilkada 2015 itu.
Di sisi lain, aktifis Minut William Luntungan meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak membebani pemerintah desa dengan pembelian software yang sebelumnya telah ada.
“Kan ada yang disumbangkan Unsrat, lalu ada yang dibeli lalu dalam jumlah besar. Itu dulu dikembangkan. Jangan beli lagi baru hanya menghambur-hamburkan dana desa. Padahal di masa pandemi seperti sekarang, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang jauh lebih penting, misalnya pemberdayaan masyarakat desa,” tambah William.
Lanjut William, seharusnya Dinas Komunikasi dan Informatika Minut yang lebih berperan terkait pemasangan website desa.
“Seharusnya Dinas Kominfo Minut yang lebih berperan, kalo perlu dianggarkan di Dinas agar tidak membebani desa,” tutup William Luntungan.
(Finda Muhtar)
Baca juga berita terkait:
Miliaran Dana Desa Habis untuk Bimtek ke Bali
Bupati Joune Ganda Bantah Keluarkan Instruksi Desa Wajib Beli Aplikasi
