Kadis Perhubungan Sulut, Izak Rey, menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki master plan transportasi, namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama.
Salah satu proyek strategis yang disampaikan adalah rencana pembangunan jalur kereta api dari Bitung-Likupang-Manado melalui jalur pantai timur.
Untuk mendukung sektor pariwisata, Dishub juga menyebutkan telah memiliki 52 unit angkutan wisata.
Sementara itu, fasilitas terminal yang tersedia di antaranya empat terminal tipe A (dikelola oleh Kementerian Perhubungan) dan terminal tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Izak Rey juga menambahkan, saat ini Sulut memiliki dua kapal pesiar serta enam kapal perintis milik Kementerian Perhubungan.
Adapun yang ditanyakan terkait jembatan timbang di Bitung dan Inobonto masih dikelola oleh kementerian pusat.
“Terminal Liwas di Manado juga direncanakan akan dialihfungsikan menjadi terminal barang,” beber Izak.
Terkait angkutan daring, Dishub merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 dengan kuota lebih dari 6.000 unit untuk Sulawesi Utara.
Adapun rute angkutan dalam kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota, sementara Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) berada di bawah kewenangan provinsi.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami belum dapat mengoptimalkan seluruh fasilitas transportasi, namun tetap berupaya untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pariwisata,” pungkas Izak.
Anggota DPRD Sulut, Priscila Cindy Wurangian, mengangkat isu belum optimalnya pengisian posisi pada bidang Mineral dan Batubara (Minerba) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Untuk menuju pengelolaan sumber daya mineral yang maksimal, bidang Minerba belum terisi. Apakah ini menjadi hambatan,” ujar Cindy.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulut Franciskus Maindoka, menyebut bahwa kekosongan tersebut merupakan tantangan struktural yang sedang mereka upayakan untuk diisi.
Ia juga menegaskan pentingnya peralatan teknis terbaru, terutama untuk proses pengeboran guna menentukan kedalaman sumber energi.
Sementara itu, Louis Carl Schramm menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak PLN terus diintensifkan, namun masih terdapat delapan desa yang belum teraliri listrik.
“Adapun desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti Pahepa, Pupante, Bengdarat, Kahokang Tatuari, Dalako Bumberare, Laleko, dan Batu Saiki,” terang Louis.
Menanggapi pertanyaan dari anggota Pansus Louis Schramm, Kadis ESDM Fransiskus Maindoka mengungkapkan, pihaknya sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi.
“Ini harus ditunjang dengan alat-alat yang memadai,” tegasnya.
