Kebijakan anggaran yang tersentralistik menyebabkan pembangunan infrastuktur di sebagian daerah berpotensi terbengkalai.

Sektor ekonomi rakyat akan terganggu, banyak yang meregang nyawa akibat infrastruktur jalan yang tidak diperbaiki.

“Pembangunan desa juga akan terganggu karena pemotongan anggaran sekitar 60 persen. Ini berbahaya bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat ke depan,” tutupnya.

Pertemuan antara akademisi Unsrat dan pakar dari IPDN ini menjadi pengingat keras bahwa jika pemerintah daerah tidak segera berbenah dan membuktikan kemampuannya, maka identitas ‘otonomi’ mungkin hanya akan tinggal nama.