Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terkait pemotongan dana transfer daerah sebesar 26 persen sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.
Penegasan tersebut disampaikan Olly Dondokambey dalam sambutannya pada Forum konsultasi regional produk domestik regional bruto se- Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Sulampua) pada Minggu (21/8/2016) di Sintesa Peninsula Hotel Manado.
Menariknya kebijakan Sri Mulyani yang melakukan pemotongan anggaran untuk daerah sontak saja dikritisi Olly Dondokambey dalam forum tersebut.
Menurutnya dana tersebut masih sangat kecil hanya 26 persen oleh karena itu sebaiknya pemerintah pusat jangan memotong dana trsanfer daerah tersebut, karena bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran.
“Muda-mudahan ibu Menteri membatalkan pemotongan anggaran untuk daerah,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan yang sudah diprogramkan pemerintah pusat sesuai dengan Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran harusmya diwujudkan dengan tidak ,emotong anggaran untuk daerah.
“Saya mengkritisi kebijakan ibu Menteri karena sama dengan pemerintahan Orde Baru, karena kalau membangun dari pinggiran (sesuai prioritas pembamgunan Presiden Joko Widodo) harusnya anggaran di daerah tidak dipotong, tetapi yang dipotong harusnya anggaran di pusat, kira-kira begitu,” tegas Olly Dondokambey yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh peserta.
Dia menambahkan bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini bisa berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen, tapi dipotong lagi, tegas orang nomor satu di Sulut ini, sembari menyebutkan, kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam.
“Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau ketemu saya akan kritisi kebijakan Menkeu ini,” tegasnya lagi.
Dia juga mengatakan, walaupun ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun pertumbuhan ekonomi nasional malahan untuk Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada tahun 2015 sebesar 4,98 persen.
Dari data yang ada menunjukan bahwa di tahun 2015 hanya tiga Provinsi di kawasan Sulampua yang presentasi penduduk miskin dibawah rata-rata nasional (nasional 11,13 persen), bahkan ada beberapa Provinsi yang hampir mencapai 30 persen penduduk miskinya.
Karena itulah, hal ini dapat dikatakan penting untuk dapat dikonsultasikan melalui forum ini. Sebagai informasi, dalam periode Pemerintahan OD-SK Provinsi Sulut telah menyikapi hal itu, dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen/tahun dan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan penganguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, ujarnya. (rizath polii)
Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terkait pemotongan dana transfer daerah sebesar 26 persen sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.
Penegasan tersebut disampaikan Olly Dondokambey dalam sambutannya pada Forum konsultasi regional produk domestik regional bruto se- Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Sulampua) pada Minggu (21/8/2016) di Sintesa Peninsula Hotel Manado.
Menariknya kebijakan Sri Mulyani yang melakukan pemotongan anggaran untuk daerah sontak saja dikritisi Olly Dondokambey dalam forum tersebut.
Menurutnya dana tersebut masih sangat kecil hanya 26 persen oleh karena itu sebaiknya pemerintah pusat jangan memotong dana trsanfer daerah tersebut, karena bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran.
“Muda-mudahan ibu Menteri membatalkan pemotongan anggaran untuk daerah,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan yang sudah diprogramkan pemerintah pusat sesuai dengan Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran harusmya diwujudkan dengan tidak ,emotong anggaran untuk daerah.
“Saya mengkritisi kebijakan ibu Menteri karena sama dengan pemerintahan Orde Baru, karena kalau membangun dari pinggiran (sesuai prioritas pembamgunan Presiden Joko Widodo) harusnya anggaran di daerah tidak dipotong, tetapi yang dipotong harusnya anggaran di pusat, kira-kira begitu,” tegas Olly Dondokambey yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh peserta.
Dia menambahkan bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini bisa berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen, tapi dipotong lagi, tegas orang nomor satu di Sulut ini, sembari menyebutkan, kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam.
“Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau ketemu saya akan kritisi kebijakan Menkeu ini,” tegasnya lagi.
Dia juga mengatakan, walaupun ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun pertumbuhan ekonomi nasional malahan untuk Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada tahun 2015 sebesar 4,98 persen.
Dari data yang ada menunjukan bahwa di tahun 2015 hanya tiga Provinsi di kawasan Sulampua yang presentasi penduduk miskin dibawah rata-rata nasional (nasional 11,13 persen), bahkan ada beberapa Provinsi yang hampir mencapai 30 persen penduduk miskinya.
Karena itulah, hal ini dapat dikatakan penting untuk dapat dikonsultasikan melalui forum ini. Sebagai informasi, dalam periode Pemerintahan OD-SK Provinsi Sulut telah menyikapi hal itu, dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen/tahun dan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan penganguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, ujarnya. (rizath polii)