Penulis: Sri Surya | Manado
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui Kantor OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) menegaskan komitmennya memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai motor penggerak peningkatan inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPAKD se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 di Manado, Rabu (29/7/2026).
Robert mengatakan, TPAKD kini memiliki peran yang semakin strategis sebagai forum koordinasi pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam mempercepat akses keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Peran TPAKD semakin strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan dan potensi daerah sekaligus menjadi katalisator nyata dalam mendukung program-program kerja pemerintah daerah melalui implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED),” ujar Robert H.P. Sianipar.
Ia menjelaskan, OJK terus mendorong agar seluruh program kerja TPAKD diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program percepatan akses keuangan.
Dalam implementasinya, TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo terus memperkuat Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui pengembangan komoditas unggulan seperti sapi potong di Kabupaten Gorontalo, nilam di Kabupaten Minahasa Selatan, kacang tanah di Kabupaten Minahasa, serta perikanan tangkap di Kota Bitung.
Selain itu, edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) juga terus diperluas guna meningkatkan literasi masyarakat.
Robert mengungkapkan, hingga 2026 di Sulawesi Utara telah dilaksanakan 115 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 90.159 peserta di 12 dari 15 kabupaten/kota.
Sementara tiga daerah kepulauan masih menjadi tantangan karena faktor geografis dan cuaca.
Pada sisi inklusi keuangan, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga menunjukkan perkembangan positif.
Di Sulawesi Utara telah tercatat 41.061 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dengan nilai tabungan mencapai Rp18,38 miliar, sedangkan di Gorontalo terdapat 15.230 rekening dengan total tabungan Rp14,41 miliar.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 2026 di Sulawesi Utara telah mencapai 13.652 debitur dengan total pembiayaan Rp927,28 miliar.
Di Gorontalo, KUR telah disalurkan kepada 7.021 debitur senilai Rp369,36 miliar.
Meski demikian, Robert mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal, keterbatasan infrastruktur digital di sejumlah wilayah, hingga perlunya dukungan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung operasional TPAKD.
“Kami berharap Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD Tahun 2026 ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis yang semakin memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan, menyelaraskan program kerja TPAKD dengan prioritas pembangunan daerah, memperluas akses pembiayaan yang inklusif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong sektor jasa keuangan agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Robert H.P. Sianipar.
