Manado – Ir. Rachmad Mokodongan selaku Sekertaris Yayasan Berkelanjutan Sulawesi Utara mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten agar supaya tidak hanya kepada Yayasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Warga Buyat. Hal ini disampaikan Mokodongan dalam Rapat Mediasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Desa Buyat ole Pemerintah Republik Indonesia, diruang Mapaluse Kantor Gubernur.
“Saya harapkan sekali lagi Pemerintah Kabupaten jangan karena ada Yayasan hanya bersandar disitu pemerintah Kabupaten Mitra maupun Bolsel dan Boltim jangan bersandar di Yayasan, Yayasan hanya merupakan stimulan bagian kecil dari pada tanggung jawab pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, tapi Kabupaten yang berada disitu harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Artinya kalau Yayasan mengambil sepertiga bagian, Kabupaten mengambil duapertiga bagian selesai permasalahn masyarakat yang ada disitu, karna apa mau tidak mau, suka atau tidak suka Yayasan punya batas akhir 2016”. Tegas Mokodongan.
Ia mengingatkan pemerintah Kabupaten tersebut “jangan karna keenakan ini pemerintah Kabupaten ada Yayasan, ada Yayasan, kebiasaan itu menjadi tradisi, menjadi adat istiadat”, ujar Mokodongan.
“Saya selaku warga Bolaang Mongondow malu Cuma masalah air bersih dari tahun 2004 Boltim tidak bisa selesaikan. Saya Sekretaris Provinsi yang dari warga Bolaang Mongondow malu Cuma persoalan air bersih sampai ke Komnas HAM (RI)”. Tegas Mokodongan.
Air bersih dan tidak tercemar menjadi kerinduan dan harapan warga Desa Buyat sejak kasus pencemaran PT. Newmont yang terjadi di Desa Buyat, Sulawesi Utara membawa Indonesia ke dunia internasional pada tahun 2004. Sejak itu banyak masyarakat mengeluhkan masalah air bersih. Terungkap juga bahwa ada anggaran dari Newmont sebesar 30 juta US Dollar yang diberikan Newmont untuk mengatasi permasalahan warga Desa Buyat, termasuk masalah pengadaan air bersih untuk warga Buyat hingga saat ini masih belum jelas penggunaannya sehinggah sampai saat ini belum dapat dirasakan oleh rakyat miskin. (jrp)
Manado – Ir. Rachmad Mokodongan selaku Sekertaris Yayasan Berkelanjutan Sulawesi Utara mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten agar supaya tidak hanya kepada Yayasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Warga Buyat. Hal ini disampaikan Mokodongan dalam Rapat Mediasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Desa Buyat ole Pemerintah Republik Indonesia, diruang Mapaluse Kantor Gubernur.
“Saya harapkan sekali lagi Pemerintah Kabupaten jangan karena ada Yayasan hanya bersandar disitu pemerintah Kabupaten Mitra maupun Bolsel dan Boltim jangan bersandar di Yayasan, Yayasan hanya merupakan stimulan bagian kecil dari pada tanggung jawab pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, tapi Kabupaten yang berada disitu harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Artinya kalau Yayasan mengambil sepertiga bagian, Kabupaten mengambil duapertiga bagian selesai permasalahn masyarakat yang ada disitu, karna apa mau tidak mau, suka atau tidak suka Yayasan punya batas akhir 2016”. Tegas Mokodongan.
Ia mengingatkan pemerintah Kabupaten tersebut “jangan karna keenakan ini pemerintah Kabupaten ada Yayasan, ada Yayasan, kebiasaan itu menjadi tradisi, menjadi adat istiadat”, ujar Mokodongan.
“Saya selaku warga Bolaang Mongondow malu Cuma masalah air bersih dari tahun 2004 Boltim tidak bisa selesaikan. Saya Sekretaris Provinsi yang dari warga Bolaang Mongondow malu Cuma persoalan air bersih sampai ke Komnas HAM (RI)”. Tegas Mokodongan.
Air bersih dan tidak tercemar menjadi kerinduan dan harapan warga Desa Buyat sejak kasus pencemaran PT. Newmont yang terjadi di Desa Buyat, Sulawesi Utara membawa Indonesia ke dunia internasional pada tahun 2004. Sejak itu banyak masyarakat mengeluhkan masalah air bersih. Terungkap juga bahwa ada anggaran dari Newmont sebesar 30 juta US Dollar yang diberikan Newmont untuk mengatasi permasalahan warga Desa Buyat, termasuk masalah pengadaan air bersih untuk warga Buyat hingga saat ini masih belum jelas penggunaannya sehinggah sampai saat ini belum dapat dirasakan oleh rakyat miskin. (jrp)