BITUNG—Perkembangan Kota Bitung dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri begitu pesat. Namun sayangnya, perkebangan tersebut tidak dibarengi dengan ketersedian sejumlah sarana publik seperti organisasi pengaduan publik, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Memang betul sampai saat ini Kota Bitung belum memiliki YLKI, jadi otomatis Disperindag yang mengambil alih tugas mereka,” kata Kadis Perindag Kota Bitung, Adri Mewengkang beberapa waktu lalu.
Menurut Mewengkang, pihaknya sudah beberapa kali mencoba menghadirkan organisasi tersebut. Namun sayangnya menurutnya, masalah pembentukan YLKI di suatu daerah harus sesuai dengan petunjuk tingkat satu dan hal ini yang menjadi kendala.
“YLKI kan mitra kerja kita, jadi otomatis sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan serta menerima aduan dari masyarakat. Namun untuk saat ini apa yang menjadi wewenang YLKI kita caver untuk sementara,” katanya.
Lebih lanjut Mewengkang mengatakan, berkaitan dalam melakukan pengawasan, pihaknya saat ini sementara mengusulkan dalam APBD 2012 soal pengadaan alat tera ulang untuk alat-alat ukur yang ada di Kota Bitung. “Nah alat ini merupakan salah tindakan kita dalam meningkatkan pengawasan serta meminimalis tindak kecurangan yang dilakukan para pedagang,” ujar Mewengkang.(en)
BITUNG—Perkembangan Kota Bitung dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri begitu pesat. Namun sayangnya, perkebangan tersebut tidak dibarengi dengan ketersedian sejumlah sarana publik seperti organisasi pengaduan publik, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Memang betul sampai saat ini Kota Bitung belum memiliki YLKI, jadi otomatis Disperindag yang mengambil alih tugas mereka,” kata Kadis Perindag Kota Bitung, Adri Mewengkang beberapa waktu lalu.
Menurut Mewengkang, pihaknya sudah beberapa kali mencoba menghadirkan organisasi tersebut. Namun sayangnya menurutnya, masalah pembentukan YLKI di suatu daerah harus sesuai dengan petunjuk tingkat satu dan hal ini yang menjadi kendala.
“YLKI kan mitra kerja kita, jadi otomatis sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan serta menerima aduan dari masyarakat. Namun untuk saat ini apa yang menjadi wewenang YLKI kita caver untuk sementara,” katanya.
Lebih lanjut Mewengkang mengatakan, berkaitan dalam melakukan pengawasan, pihaknya saat ini sementara mengusulkan dalam APBD 2012 soal pengadaan alat tera ulang untuk alat-alat ukur yang ada di Kota Bitung. “Nah alat ini merupakan salah tindakan kita dalam meningkatkan pengawasan serta meminimalis tindak kecurangan yang dilakukan para pedagang,” ujar Mewengkang.(en)