Bitung, BeritaManado.com – Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri bersama sejumlah pejabat Pemkot Bitung dan Staf Khusus menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Selasa (23/8/2022).
Rapat itu digelar secara virtual terkait Koordniasi Nasional Pengendalian Inflasi dan diikuti Wali Kota di ruangan kerjanya.
Dalam rapat itu, menteri meminta kolaborasi pemerintah pusat bersama daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Tito meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
Upaya pengendalain inflasi itu diantaranya menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.
“Ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor: 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah,” kata Tito.
Mendegar arahan itu, Wali Kota menyampaikan agar ada pembahasan bersama mengenai apa-apa yang disampaikan menteri, serta program perencanaan yang akan dikerjakan.
“Kami mita Tim Pengendalian Inflasi Daerah segera bekerja dengan berkolaborasi dengan semua pihak dan hasilnya dilaporkan kepada kami. Masalah inflasi ini harus kita seriusi dan lakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Maurits.
Berikut poin-poin arahan Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi;
1. Membuat sistem bekerja sama dengan stake holder yang ada bahwa energi itu betul-betul tepat sasaran di masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini tidak gampang karena kebocoran tanpa pengawasan bisa saja terjadi. Terlebih khusus penjualan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Kalau tidak bisa diingatkan maka aparat pengawas dan penegak hukum juga harus turun tangan tapi tidak overeaktif yang justru membuat kepanikan pada publik.
2. Upaya lain yang tanpa menimbulkan kepanikan. Penghematan energi dengan mematikan lampu-lampu pada siang hari yang tidak perlu.
3. Memperkuat modal-modal kreatif dan inovatif dengan energi yang berasal dari lokal. Misal inisiatif ada beberapa pemda yang membuat solar energy.
4. Daerah bisa memanfaatkan anggaran untuk mengatasi inflasi di daerah masing-masing dengan memakai BTT. Kerja sama juga dengan teman-teman daerah dalam rangka menyeimbangkan pasokan energi atau komoditi dalam rangka mencegah atau mengatasi dampak inflasi agar tidak menjadi krisis sosial di masyarakat.
5. Kepala daerah berembuk dengan stake holder yang ada. Aktifkan betul-betul tim pengendalian inflasi daerah. Sekda harus berperan dan menjadi ketua harian. Meyakinkan kesediaan pangan di daerah masing-masing dan juga lakukan penghematan dan pengawasan subsidi seperti yang dijelaskan diatas. Jangan sampai mereka melakukan penimbunan pangan.
6. Subsidi untuk pengawasan BBM juga perlu dilakukan.
7. Satgas pangan diaktifkan dan dipimpin oleh Sekda. Timsus yang memantau harga bahan pokok dan buat sistem agar ada anggota bergerak ke pasar-pasar cek harga dan jika naik maka mempelajari mengapa dia naik dan lakukan apa yang terbaik.
8. Kuncinya adalah kerjasama dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa yang menjadi garis terdepan.
(***/abinenobm)