Jakarta—Tim Ahli Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) Pusat Drs Ramoy Markus Luntungan (RML) sangat mendukung semua kebijakan dan program Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS).
‘’Semua program yang dilakukan Gubernur Sarundajang, bagi Luntungan sangat mendukungnya. Baginya, metoda program yang dilakukan Provinsi Sulut selalu didukung,’’ kata Luntungan ketika menghubungi beritamanado.com, Jumat (27/4) akhir pekan kemarin.
Menurutnya, saat ini BNPP Pusat sedang melakukan kerjasama dengan Unsrat Manado. Bahkan, Jumat lalu telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Pusat Unsrat Manado.
‘’MoU diatas, yaitu soal pengelolaan perbatasan. Antara lain, pulau Marore, Miangas dan Marampit. Tiga pulau dimaksud, adalah bagian dari NKRI. Namun, sepertinya pulau-pulau dimaksud itu sangat rentan dengan negara luar. Bukan tidak mungkin, pulau tersebut akan dikuasai negara tetangga, kalau juga kita tak cepat,’’ sebut mantan Bupati Minahasa Selatan ini.
Kata Luntungan lagi, BNPP Pusat juga menitikberatkan dari 12 titik terluas di Indonesia. Yang juga berbatasan dengan 10 negara, diantaranya Malaysia, India, Singapura, Vitnam, Thailan, Republik Palau, Filipina, PNG dan Timor Leste.
‘’Nah, bagaimana kedepan BNPP Pusat harus mengelo perbatasan yang ada. Tentunya, ada kerjasama yang baik. Bukan hanya Unsrat Manado sendiri. Tetapi, antara BNPP Pusat dan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang juga harus bekerjasama. Bagi BNPP Pusat, yang kebetulan menugaskannya tentunya mendukung sebaliknya program SHS kedepan,’’ pungkas Luntungan. (and)
Jakarta—Tim Ahli Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) Pusat Drs Ramoy Markus Luntungan (RML) sangat mendukung semua kebijakan dan program Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS).
‘’Semua program yang dilakukan Gubernur Sarundajang, bagi Luntungan sangat mendukungnya. Baginya, metoda program yang dilakukan Provinsi Sulut selalu didukung,’’ kata Luntungan ketika menghubungi beritamanado.com, Jumat (27/4) akhir pekan kemarin.
Menurutnya, saat ini BNPP Pusat sedang melakukan kerjasama dengan Unsrat Manado. Bahkan, Jumat lalu telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Pusat Unsrat Manado.
‘’MoU diatas, yaitu soal pengelolaan perbatasan. Antara lain, pulau Marore, Miangas dan Marampit. Tiga pulau dimaksud, adalah bagian dari NKRI. Namun, sepertinya pulau-pulau dimaksud itu sangat rentan dengan negara luar. Bukan tidak mungkin, pulau tersebut akan dikuasai negara tetangga, kalau juga kita tak cepat,’’ sebut mantan Bupati Minahasa Selatan ini.
Kata Luntungan lagi, BNPP Pusat juga menitikberatkan dari 12 titik terluas di Indonesia. Yang juga berbatasan dengan 10 negara, diantaranya Malaysia, India, Singapura, Vitnam, Thailan, Republik Palau, Filipina, PNG dan Timor Leste.
‘’Nah, bagaimana kedepan BNPP Pusat harus mengelo perbatasan yang ada. Tentunya, ada kerjasama yang baik. Bukan hanya Unsrat Manado sendiri. Tetapi, antara BNPP Pusat dan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang juga harus bekerjasama. Bagi BNPP Pusat, yang kebetulan menugaskannya tentunya mendukung sebaliknya program SHS kedepan,’’ pungkas Luntungan. (and)