Manado – Pelantikan para pejabat baru di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di depan patung Ir. Soekarno pernah dikritik dan dinilai sebagai bagian dari gelagat nepotisme.
Pasalnya, beberapa pejabat yang dilantik tersebut merupakan keluarga dekat Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
Namun menurut pendapat pakar hukum dan politik Prof DR Jan Lombok SH Msi, secara yuridis formal, berbagai proses sudah dijalani berkaitan dengan seleksi pejabat.
“Secara sosiologis juga masyarakat sudah dapat melihat sepak terjang birokrat yang dilantik karena pada dasarnya bukan orang baru, jadi lengkaplah kapasitas dan kapabilitasnya,” ujar guru besar yang pernah menjadi rektor IKIP Negeri Manado dan Universitas Negeri Manado ini.
Prof Lombok pun menjelaskan hakekat pengertian dari nepotisme, yakni apabila tidak memiliki kemampuan, tidak sesuai sistem.
“Misalnya tidak berprestasi, tidak sesuai kepangkatan, tidak ada track record yang baik, tidak sesuai dengan aturan main, maka baru bisa dikatakan nepotisme, jadi kriteria nya panjang,” urai Prof Lombok.
Prof Lombok pun mengingatkan bahwa tidak serta merta bila marga sama, atau punya hubungan dengan penguasa dan kemudian kehilangan haknya dalam meniti karier.
“Dimana keadilannya kolega atau family yang sudah sejak lama meniti karier justru harus menunggu puluhan tahun karier suami atau istri atau kaluarganya berakhir baru bisa naik eselon,” tukas pakar politik, hukum dan sosiologi ini.
Prof Lombok mencontohkan, negara adidaya Amerika Serikat serta banyak contoh di dunia yang tidak membicarakan secara sempit persoalan nepotisme.
“Di Amerika Serikat misalnya diangkat Jaksa Agung yang memiliki hubungan darah dengan Presiden, atau seorang anak menggantikan ayahnya di posisi sebuah bank raksasa nasional Spanyol. Intinya adalah profesionalisme, bergerak sesuai aturan, teruji kemampuan, dan ini waktu yang akan menentukan, di birokrasi kita ada banyak yang punya hubungan darah, tapi selama profesional, tidak masalah, paling penting adalah melihat prioritas OD-SK saat ini, yakni pelayanan masyarakat, penyerapan anggaran, menekan angka kemiskinan, menciptakan manajemen yang solid, dengan demikian pemerintahan ini akan semakin dicintai,” pungkas akademisi yang sampai saat ini masih aktif mengajar ini. (JerryPalohoon)
Manado – Pelantikan para pejabat baru di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di depan patung Ir. Soekarno pernah dikritik dan dinilai sebagai bagian dari gelagat nepotisme.
Pasalnya, beberapa pejabat yang dilantik tersebut merupakan keluarga dekat Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
Namun menurut pendapat pakar hukum dan politik Prof DR Jan Lombok SH Msi, secara yuridis formal, berbagai proses sudah dijalani berkaitan dengan seleksi pejabat.
“Secara sosiologis juga masyarakat sudah dapat melihat sepak terjang birokrat yang dilantik karena pada dasarnya bukan orang baru, jadi lengkaplah kapasitas dan kapabilitasnya,” ujar guru besar yang pernah menjadi rektor IKIP Negeri Manado dan Universitas Negeri Manado ini.
Prof Lombok pun menjelaskan hakekat pengertian dari nepotisme, yakni apabila tidak memiliki kemampuan, tidak sesuai sistem.
“Misalnya tidak berprestasi, tidak sesuai kepangkatan, tidak ada track record yang baik, tidak sesuai dengan aturan main, maka baru bisa dikatakan nepotisme, jadi kriteria nya panjang,” urai Prof Lombok.
Prof Lombok pun mengingatkan bahwa tidak serta merta bila marga sama, atau punya hubungan dengan penguasa dan kemudian kehilangan haknya dalam meniti karier.
“Dimana keadilannya kolega atau family yang sudah sejak lama meniti karier justru harus menunggu puluhan tahun karier suami atau istri atau kaluarganya berakhir baru bisa naik eselon,” tukas pakar politik, hukum dan sosiologi ini.
Prof Lombok mencontohkan, negara adidaya Amerika Serikat serta banyak contoh di dunia yang tidak membicarakan secara sempit persoalan nepotisme.
“Di Amerika Serikat misalnya diangkat Jaksa Agung yang memiliki hubungan darah dengan Presiden, atau seorang anak menggantikan ayahnya di posisi sebuah bank raksasa nasional Spanyol. Intinya adalah profesionalisme, bergerak sesuai aturan, teruji kemampuan, dan ini waktu yang akan menentukan, di birokrasi kita ada banyak yang punya hubungan darah, tapi selama profesional, tidak masalah, paling penting adalah melihat prioritas OD-SK saat ini, yakni pelayanan masyarakat, penyerapan anggaran, menekan angka kemiskinan, menciptakan manajemen yang solid, dengan demikian pemerintahan ini akan semakin dicintai,” pungkas akademisi yang sampai saat ini masih aktif mengajar ini. (JerryPalohoon)