Manado – Perseteruan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) terkait besaran dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tak perlu dipersoalkan lagi. Hal ini ditegaskan ketua DPRD Sulut Meiva Lintang, saat diwawancarai sejumlah wartawan , Rabu (27/01/10).
“Sudah seharusnya kita mempersiapkan, Pilkada. Soal besaran dana nantinya tak perlu dipersoalkan lagi, karena nantinya akan dibahas di badan anggaran,” tegasnya Ketika ditanyakan, mengapa anggaran Pilkada tahun ini membengkak tiga kali lipat dari anggaran Pilkada 2005. Lintang menerangkan Rp 95 miliar yang telah dianggarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah perhitungan untuk 2 kali putaran sebesar Rp 90 miliar. Ditambah dengan Rp 5 miliar untuk biaya keamanan.
Menurutnya itu suatu hal yang realistis,
“Setelah melihat perincian pengalokasiaan dana Pilkada oleh KPU, total anggaran tersebut memang sesuai dengan harga kebutuhan saat ini,” ujar Lintang.
Menjawab pertanyaan adanya kemungkinan penyimpangan dana sisa yang tak terpakai usai penyelenggaraan Pilkada, Lintang menguraikan nantinya dana Pilkada akan di cairkan secara bertahap sehingga pengontrolnya jelas dan ketat.
“Tahap pertama Pemprov akan mencairkan dana sebesar Rp 40 miliar, kemudian apabila Pilkada masuk menjadi dua putaran, tentunya Pemprov akan mencairkan besaran yang sama,” ujar Politisi asal partai Golkar.
Diketahui, dana Pilkada yang diajukan oleh KPU telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sulut, akan tetapi dalam pembahasan di gedung cengkeh besaran dari total dana Pilkada menjadi persoalan yang terus berpolemik. (is)
