Manado – Keberangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado ke luar daerah dinilai sebagai langkah menghindari pembahasan penetapan Paripurna PAW. Pasalnya, sudah sebulan SK penetapan PAW oleh Gubernur dikeluarkan tanpa tindakan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah (Banmus).
Terry Umboh, aktivis Kota Manado menuding, agenda keluar daerah para wakil rakyat ini hanyalah sebagai alasan untuk menunda-nunda proses PAW. “Lihat saja. Sudah hampir sebulan SK Gubernur telah diterima pihak DPRD, tapi belum ada tindaklanjut untuk menentukan jadwal Paripurna. Hal ini sangat disayangkan, karena mekanisme dan peraturan yang selayaknya dijalankan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Umboh.
Dirinya menambahkan, mengulur-ngulur paripurna PAW merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sebab, memberikan contoh berpolitik yang tidak baik kepada masyarakat. “Lewat pemberitaan media, masyarakat sudah tahu kalau 4 legislator Manado sudah mendapatkan SK dari Gubernur. Tapi sudah hampir sebulan tidak ada tindaklanjut. Ini akan memberikan contoh buruk kepada masyarakat, bagaimana berpolitik di lembaga DPRD yang terhormat itu,” tegasnya.(LeKa)
Manado – Keberangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado ke luar daerah dinilai sebagai langkah menghindari pembahasan penetapan Paripurna PAW. Pasalnya, sudah sebulan SK penetapan PAW oleh Gubernur dikeluarkan tanpa tindakan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah (Banmus).
Terry Umboh, aktivis Kota Manado menuding, agenda keluar daerah para wakil rakyat ini hanyalah sebagai alasan untuk menunda-nunda proses PAW. “Lihat saja. Sudah hampir sebulan SK Gubernur telah diterima pihak DPRD, tapi belum ada tindaklanjut untuk menentukan jadwal Paripurna. Hal ini sangat disayangkan, karena mekanisme dan peraturan yang selayaknya dijalankan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Umboh.
Dirinya menambahkan, mengulur-ngulur paripurna PAW merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sebab, memberikan contoh berpolitik yang tidak baik kepada masyarakat. “Lewat pemberitaan media, masyarakat sudah tahu kalau 4 legislator Manado sudah mendapatkan SK dari Gubernur. Tapi sudah hampir sebulan tidak ada tindaklanjut. Ini akan memberikan contoh buruk kepada masyarakat, bagaimana berpolitik di lembaga DPRD yang terhormat itu,” tegasnya.(LeKa)