Bitung, BeritaManado.com – Calon wali kota, Max Lomban kembali membuat aksi provokasi untuk melawan kebijakan Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bitung, Edison Humiang.
Kebijakan Pjs memberhentikan THL, Pala dan RT yang tidak netral selama tahapan Pilkada ditentang calon petahana ini dengan meminta tidak menggubris Nota Dinas pemberhentikan yang telah dikeluarkan.
“Jadi ngoni tetap kerja, THL tetap kerja, Pala, RT tetap kerja layani masyarakat, anggap tidak pernah ada surat keputusan itu kecuali surat yang dikeluarkan wali kota definitif,” kata Max di hadapan puluhan warga.
Video peryataan Max itu beradar di media sosial dan dari informasi, vodeo itu direkam saat Max melakukan kempanye di Pulau Lembeh, Senin (23/11/2020).
Dalam video itu, Max juga memberikan jaminan kepada THL, Pala dan RT yang sudah diberhentikan Pjs karena tidak netral, akan kembali dipekerjakan tanggal 6 Desember nanti disaat dirinya kembali menjabat sebagai wali kota.
Aksi provokasi melawan kebijakan Pjs menciptakan Pilkada berkualitas dan bermartabat di Kota Bitung bukanlah hal pertama dilakukan calon yang diusulkan Partai NasDem ini. Diawal bulan September ketika dirinya resmi cuti, video rekaman orasi kampanye yang menyerang dan memprofokasi warga agar Pjs diganti hanya karena Edison memperingatkan THL, Pala dan RT agar tidak ikut-ikutan berpolitik.
Sementara itu, Edison hanya menanggapi santai soal kembalinya Max memprofokasi warga terkait kebijakan memberhentikan THL, Pala dan RT yang tidak netral selama Pilkada.
“Masyarakat Kota Bitung sudah pintar dan tidak akan terpengaruh dengan profokasi murahan seperti itu. Karena apa yang saya lakukan hanyalah menegakkan aturan demi terciptanya Pilkada berkualitas dan bermartabat,” kata Edison.
Kalau memang kebijakan yang dilakukan melanggar aturan kata dia, silakan proses hukum bukan malah membuat opini hingga berkampanye membenarkan hal yang jelas-jelas salah serta melanggar aturan.
“THL, Pala dan RT itu digaji APBD serta bagian dari sistem pelayanan Pemkot Bitung. Dan semua orang tahu soal aturan itu, apalagi seorang mantan birokrat pasti tahu persis jika THL, Pala dan RT harus ikut menjaga netralitas dalam Pilkada. Jadi sudahlah membuat opini murahan, mari ajarkan masyarakat menghormati pemerintah bukan sebaliknya,” katanya.
(abinenobm)