MANADO – Politik ekonomi di Sulawesi Utara (Sulut) terungkap belum berpihak pada usaha-usaha rakyat. Kerap kepentingan ekonomi rakyat tergerus oleh kebijakan politik yang tak pro-rakyat. Demikian disampaikan legislator Deprov Sulut Teddy Kumaat SE beserta sejumlah stakeholder daerah ini di Manado.
“Pertumbuhan ekonomi Sulut relatif membaik diikuti sejumlah kebijakan politik yang sudah dibuat. Hanya saja, ada beberapa usaha yang digerakkan rakyat justru tergerus oleh kebijakan politik itu sendiri,” papar Kumaat.
Legislator asal Dapil Manado ini mencontoh, kehadiran pusat-pusat perbelanjaan modern (Mall) serta dibangunnya jalan Boulevard (Piere Tendean) Manado, tak dipungkiri telah merangsang signifikan peningkatan perekonomian ibukota provinsi Sulut.
Hanya saja, pusat-pusat belanja modern itu seharusnya tak mematikan usaha-usaha kecil rakyat seperti kios atau warung yang sudah ada duluan. Justru fenomena yang terjadi, belanja keperluan-keperluan kecil saja yang sebelumnya dapat dibeli di warung justru orang masuk di mall.
“Mau beli Shampoo saja dan lainnya orang harus masuk mall. Dengan begitu jelas ini dapat mematikan usaha-usaha kecil rakyat yang sudah ada duluan,” katanya jika pusat belanja modern memang harus tapi perlu penataannya.
Politik ekonomi, kata Kumaat, mutlak mengatur kepentingan semua pihak dimana usaha rakyat termasuk di dalamnya. Jadi bukan hanya kepentingan para pemilik modal saja yang diakomodir pemerintah.
“Politik ekonomi hakekatnya baik, karena tujuannya demi tercipta struktur ekonomi yang juga merangkul kepentingan semua pihak termasuk usaha ekonomi rakyat. Dan pemerintah berandil tidak harmonisnya iklim berusaha sehingga ada kesan iklim berusaha tidak lagi nyaman,” papar mantan Wakil Walikota Manado era Walikota Wempie Frederik ini.
Diungkapkan Kumaat, produk politik yang pro-ekonomi rakyat ketika Pergub Nomor 20/2010 tentang Tataniaga Cengkih, guna memproteksi petani daerah ini. Produk tersebut, menurut Kumaat, satu-satunya kebijakan politik ekonomi daerah ini yang mampu mendongkrak kepentingan ekonomi rakyat petani. (is)
MANADO – Politik ekonomi di Sulawesi Utara (Sulut) terungkap belum berpihak pada usaha-usaha rakyat. Kerap kepentingan ekonomi rakyat tergerus oleh kebijakan politik yang tak pro-rakyat. Demikian disampaikan legislator Deprov Sulut Teddy Kumaat SE beserta sejumlah stakeholder daerah ini di Manado.
“Pertumbuhan ekonomi Sulut relatif membaik diikuti sejumlah kebijakan politik yang sudah dibuat. Hanya saja, ada beberapa usaha yang digerakkan rakyat justru tergerus oleh kebijakan politik itu sendiri,” papar Kumaat.
Legislator asal Dapil Manado ini mencontoh, kehadiran pusat-pusat perbelanjaan modern (Mall) serta dibangunnya jalan Boulevard (Piere Tendean) Manado, tak dipungkiri telah merangsang signifikan peningkatan perekonomian ibukota provinsi Sulut.
Hanya saja, pusat-pusat belanja modern itu seharusnya tak mematikan usaha-usaha kecil rakyat seperti kios atau warung yang sudah ada duluan. Justru fenomena yang terjadi, belanja keperluan-keperluan kecil saja yang sebelumnya dapat dibeli di warung justru orang masuk di mall.
“Mau beli Shampoo saja dan lainnya orang harus masuk mall. Dengan begitu jelas ini dapat mematikan usaha-usaha kecil rakyat yang sudah ada duluan,” katanya jika pusat belanja modern memang harus tapi perlu penataannya.
Politik ekonomi, kata Kumaat, mutlak mengatur kepentingan semua pihak dimana usaha rakyat termasuk di dalamnya. Jadi bukan hanya kepentingan para pemilik modal saja yang diakomodir pemerintah.
“Politik ekonomi hakekatnya baik, karena tujuannya demi tercipta struktur ekonomi yang juga merangkul kepentingan semua pihak termasuk usaha ekonomi rakyat. Dan pemerintah berandil tidak harmonisnya iklim berusaha sehingga ada kesan iklim berusaha tidak lagi nyaman,” papar mantan Wakil Walikota Manado era Walikota Wempie Frederik ini.
Diungkapkan Kumaat, produk politik yang pro-ekonomi rakyat ketika Pergub Nomor 20/2010 tentang Tataniaga Cengkih, guna memproteksi petani daerah ini. Produk tersebut, menurut Kumaat, satu-satunya kebijakan politik ekonomi daerah ini yang mampu mendongkrak kepentingan ekonomi rakyat petani. (is)