MANADO – Kode Etik DPRD Sulut memberikan tanda-tanda positif. Setidaknya gambaran itu terlihat saat dikonsultasikan oleh tim Panitia Khusus (Pansus) ke Biro Hukum Kemendagri, hasil evaluasinya terbaik se Indonesia.
“Syukurlah hasil evaluasi seperti yang disampaikan Kepala Biro Hukum Kemendagri, Indra S, draf peraturan kode etik yang kami ajukan terbaik dibandingkan kode etik daerah lain,” ungkap Ketua Pansus Kode Etik Deprov Herry Tombeng, sore tadi.
Karena kata Ketua Partai Gerindra Minut itu, selain disusun secara sistematis mulai dari bab pendahuluan, juga memuat tata beracara Badan Kehormatan (BK). “Serta rangkuman pedoman kode etik yang menjelaskan filosofi dari pasal-pasal dalam kode etik dan tata beracara BK. Yakni tata cara BK juga merupakan mekanisme atau hukum acara yang mengatur sistem tata aturan penyelesaian kasus-kasus pengaduan yang masuk ke BK,” kata Tombeng.
Lanjut politisi dapil Minahasa, Minut dan Tomohon ini, dengan adanya kode etik yang lebih rinci dan lengkap, maka peran dan disiplin anggota dewan akan jauh lebih baik.
“Ini membuat anggota dewan benar-benar melaksanakan Tupoksi sesuai tugas dan kewenangannya. Dan jika melanggar maka akan ada sanksi,” tegas personil vokal Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan itu. (iy)
