Manado — Pesatnya perkembangan transportasi dalam jaringan (daring) di kota Manado satu tahun belakangan ini sering memunculkan perdebatan hingga aksi penolakan oleh pihak transportasi konvensional.
Persaingan yang dinilai tidak sebanding, terutama dari segi jumlah kendaraan dan harga sering menjadi pemicu karena dianggap membuat transportasi konvensional termasuk ojek pangkalan mulai sepi penumpang.
Puncak kisruh antar dua jenis transportasi yang sama-sama dibutuhkan warga ini ditandai dengan seringnya terjadi tindakan pencegatan, pemukulan dan intimidasi lainnya oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Bahkan, beberapa minggu belakangan, intimidasi lewat pemasangan spanduk dan baliho kembali marah bahkan berisi nada ancaman.
Terkait hal tersebut, kepada BeritaManado.com, Wakil Walikota Manado, Mor Dominus Bastiaan mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga apabila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan hukum, tentu harus melewati prosesnya.
“Sebagai pemerintah, kami tidak membedakan transportasi online dan konvensional. Hanya saya, kalau ada tindakan kekerasan yang menimpa warga, silakan laporkan itu ke pihak yang berwajib. Yang jelas, tindakan kekerasan seperti apapun itu tidak dibenarkan,” ujar Mor.
Lanjutnya, hal itu pun berlaku atas beredarnya spanduk-spanduk yang belakangan sedang marak serta tidak diketahui pemilik maupun yang memasangnya di tempat umum.
“Soal spanduk itu, tetap kami tertibkan, karena tugas kami menjaga situasi ini tetap kondusif. Selain Dishub dan Sat Pol PP, kami juga minta bantuan kepolisian,” tambahnya.
(srisurya)
