Minut, BeritaManado.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut) mengkritik keras kinerja penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Minut Hendra Lumanauw mengatakan, PPK dan PPS yang sudah tak mampu, silahkan mundur.
“Kami melihat ada beberapa panitia ad hoc kami apalagi yang di PPS, yang secara kinerja sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu. Sehingga berimplikasi pada belum maksimalnya pencapaian target kerja sesuai jadwal tahapan dalam Pemilu,” ujar Hendra, Rabu (14/11/2018).
Tak hanya itu, Hendra melanjutkan, sesuai hasil pantauan, panitia ad hoc terkait tugas-tugas teknis sebagai penyelenggara Pemilu dinilai minim penguasaan dan tak mau belajar sehingga stagnan.
Terlebih, masih ada PPS dan sekretariat yang dinilai tidak mampu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran operasional, padahal ini yang menjadi dasar untuk dilakukannya pencairan. Meski sudah dituntun dan diberikan contoh cara penyusunan laporan.
“Padahal sudah didampingi PPK. Dan memang ada juga PPK yang belum maksimal mengawal melakukan pendampingan terhadap PPS dalam menyusun LPJ. Intinya, kami sudah meidentifikasi, meinventarisir panitia ad hoc kami yang mana saja yang sudah perlu diambil langkah tindakan penggantian demi tahapan Pemilu berjalan dengan baik dan berkualitas. Yang tidak mampu, mundur saja. Jangan menghambat tahapan,” tegas Hendra.
Hendra juga mengkritisi tenaga sekretariat. “Kalau tidak bisa menopang kerja-kerja PPK dan PPS sama saja menghambat tahapan Pemilu. Dan ini ada konsekuensi hukumnya. Tenaga sekretariat wajib mengelolah administrasi dan operasional PPS/PPK. Kalau ada kegiatan rapat, baik persiapan hingga kegiatan tuntas juga mengirim undangan, itu tugas wajib sekretariat. Dan lainnya seperti yang berhubungan dengan tugas administrasi,” tutupnya.
(***/FindaMuhtar)
