Manado-Partnership kembali mengukur kinerja pemerintahan Provinsi. Hal itu dilakukan melalui serangkaian analisi data provinsi seperti data RPJMD, APBD perda Non APBD, dokumen pemerintahan provinsi, wawancara mendalam kepada stakeholder tata pemerintahan provinsi.
Kegiatan ini, seperti ditulis rilis dari Partnership ke beritamanado, dilakukan guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui disparitas implementasi good governance di satu daerah dengan daerah lain.
Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam sebuah indeks bernama IGI (Indonesia Governance Indeks), dan bisa diakses di www.kemitraan.or.id
Menurut Dr Nicolaus Harjanto yang menjadi pembicara dari Partnership dalam Launching hasil Indeks Kinerja Provinsi di Swisbell Maleosan Hotel, Manado, mengatakan Partnership dalam penelitiannya, baik IGI maupun PGI sama-sama mengukur kinerja di empat arena tersebut dengan menggunakan enam prinsip good governance, diantaranya: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.
Penilaian kinerja di empat area memiliki nilai/bobot yang proporsional sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi. Hasilnya, indeks kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berada diperingkat 8 dari 33 Provinsi Sulawesi Utara dengan scor 6,16. Dan nilai Indeksnya berada diatas rata-rata indeks nasional. Peringkat pertama Indeks Government Indonesia 2012-2013 diraih Provinsi DIY (6,80) selanjutnya Jatim (6,42) dan DKI (6,33). Sementara Provinsi yang dinilai cenderung buruk kinerjanya ditempati Provinsi Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).
Sementara itu, Anton Miharjo peneliti Partnership di Sulut mengatakan, bila dibandingkan dengan provinsi lain di region Sulawesi dan kawasan timur Indonesia, Sulut menduduki peringkat pertama. Menurut Anton, baiknya kinerja pemerintahan provinsi Sulut dikontribusikan kinerja Birokrasi yang berada diperangkat ke-6 dari 33 provinsi.
Kinerja Birokrasi kata dia, tak bisa lepas dari peran Gubernur Sulut, SHS yang selama 7 tahun terakhir mendorong reformasi birokrasi. Namun juga Anton Mengingatkan pemerintah daerah masih harus meningkatkan prinsip keadilan dengan cara meningkatkan alokasi dana APBD untuk pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga kinerja DPRD Provinsi Sulut harus lebih ditingkatkan. Karena dari hasil penelitian berada pada kategori sangat buruk.
“Kinerja DPRD tahun 2012-20113 sangat buruk, dan cenderung tertutup. Pengunaan dana aspirasi masyarakat yang dikelola DPRD tidak jelas peruntukkannya dan public sulit mengakses pengunaan dana tersebut,” ungkap Anton.
Perwakilan Partnership Jakarta, Rammot N Aritonang mengatakan sejauh ini hasil indeks Tata Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) dan Kementerian Dalam Negeri telah merekomendasikan Indeks yang dibuat agar dapat digunakan sebagai alat monitoring tatakelola pemerintahan provinsi.
“Sedangkan pada level internasional, selain beberapa negara Afrika seperti Mesir, Senegal dan Afrika Selatan yang tertarik mereplikasi, metode Indeks kami juga telah diadopsi oleh UNDP sebagai materi dalam Panduan Pengukuran Tatakelola Pemerintahan (UNDP’s Users Guide to Measuring Local Governance, red),” tandasnya.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan oleh Karo Humas Pemprov Sulut mengatakaan sangat mengapresiasi Indeks tata pemerintahan provinsi yang dilakukan oleh Partnership, karena bisa dijadikan sebagai alat monitoring dalam perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan dimasa yang akan datang.
Selain itu Gubernur menyatakan perbaikan Tata kelola pemerintahan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan birokrasi tapi juga menjadi tanggungjawab bersama semua stakeholder. (**/alf)
Manado-Partnership kembali mengukur kinerja pemerintahan Provinsi. Hal itu dilakukan melalui serangkaian analisi data provinsi seperti data RPJMD, APBD perda Non APBD, dokumen pemerintahan provinsi, wawancara mendalam kepada stakeholder tata pemerintahan provinsi.
Kegiatan ini, seperti ditulis rilis dari Partnership ke beritamanado, dilakukan guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui disparitas implementasi good governance di satu daerah dengan daerah lain.
Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam sebuah indeks bernama IGI (Indonesia Governance Indeks), dan bisa diakses di www.kemitraan.or.id
Menurut Dr Nicolaus Harjanto yang menjadi pembicara dari Partnership dalam Launching hasil Indeks Kinerja Provinsi di Swisbell Maleosan Hotel, Manado, mengatakan Partnership dalam penelitiannya, baik IGI maupun PGI sama-sama mengukur kinerja di empat arena tersebut dengan menggunakan enam prinsip good governance, diantaranya: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.
Penilaian kinerja di empat area memiliki nilai/bobot yang proporsional sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi. Hasilnya, indeks kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berada diperingkat 8 dari 33 Provinsi Sulawesi Utara dengan scor 6,16. Dan nilai Indeksnya berada diatas rata-rata indeks nasional. Peringkat pertama Indeks Government Indonesia 2012-2013 diraih Provinsi DIY (6,80) selanjutnya Jatim (6,42) dan DKI (6,33). Sementara Provinsi yang dinilai cenderung buruk kinerjanya ditempati Provinsi Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).
Sementara itu, Anton Miharjo peneliti Partnership di Sulut mengatakan, bila dibandingkan dengan provinsi lain di region Sulawesi dan kawasan timur Indonesia, Sulut menduduki peringkat pertama. Menurut Anton, baiknya kinerja pemerintahan provinsi Sulut dikontribusikan kinerja Birokrasi yang berada diperangkat ke-6 dari 33 provinsi.
Kinerja Birokrasi kata dia, tak bisa lepas dari peran Gubernur Sulut, SHS yang selama 7 tahun terakhir mendorong reformasi birokrasi. Namun juga Anton Mengingatkan pemerintah daerah masih harus meningkatkan prinsip keadilan dengan cara meningkatkan alokasi dana APBD untuk pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga kinerja DPRD Provinsi Sulut harus lebih ditingkatkan. Karena dari hasil penelitian berada pada kategori sangat buruk.
“Kinerja DPRD tahun 2012-20113 sangat buruk, dan cenderung tertutup. Pengunaan dana aspirasi masyarakat yang dikelola DPRD tidak jelas peruntukkannya dan public sulit mengakses pengunaan dana tersebut,” ungkap Anton.
Perwakilan Partnership Jakarta, Rammot N Aritonang mengatakan sejauh ini hasil indeks Tata Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) dan Kementerian Dalam Negeri telah merekomendasikan Indeks yang dibuat agar dapat digunakan sebagai alat monitoring tatakelola pemerintahan provinsi.
“Sedangkan pada level internasional, selain beberapa negara Afrika seperti Mesir, Senegal dan Afrika Selatan yang tertarik mereplikasi, metode Indeks kami juga telah diadopsi oleh UNDP sebagai materi dalam Panduan Pengukuran Tatakelola Pemerintahan (UNDP’s Users Guide to Measuring Local Governance, red),” tandasnya.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan oleh Karo Humas Pemprov Sulut mengatakaan sangat mengapresiasi Indeks tata pemerintahan provinsi yang dilakukan oleh Partnership, karena bisa dijadikan sebagai alat monitoring dalam perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan dimasa yang akan datang.
Selain itu Gubernur menyatakan perbaikan Tata kelola pemerintahan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan birokrasi tapi juga menjadi tanggungjawab bersama semua stakeholder. (**/alf)