Manado, BeritaManado.com – Keluh masyarakat atas kenaikan biaya SPP di Unsrat mengencang. Warga mengaku berat membayar biaya SPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Aspirasi tersebut menyasar ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pun, diminta agar ada perhatian serius pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh, mengungkapkan, pihak DPRD nantinya akan mengupayakan agar melakukan rapat dengar pendapat terhadap pihak universitas. Yakni, guna mempertanyakan apa sebabnya kenaikan itu dilakukan.
“Mungkin akan ada hearing. Karena ada keluhan masyarakat yang sebab mereka merasa pemberian biaya SPP terlalu tinggi,” ucap Legoh, kemarin.
Lanjut Fanny Legoh, rapat dengar pendapat ini dilakukan agar aspirasi masyarakat bisa diteruskan ke pemerintah pusat.
“Nanti ada rapat dengar pendapat supaya diteruskan ke Kementerian terkait,” katanya.
Tambah Legoh, harus diakui bahwa universitas hanya mengikuti aturan di atasnya. Dan, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Unsrat hanya mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat,” tukasnya.
Dia pun membeberkan, jika masyarakat telah mengeluarkan keresahan atas kebijakan tersebut. Yakni, aturan Kemenristekdikti terkait pemberian biaya SPP minimal yang dirasa berat oleh warga, maka kata politisi PDIP ini, harus ada kajian dan pertimbangan kembali.
“Kalau ada keluhan masyarakat yang merasa ada pertimbangan. Maka perlu ada kebjikan baru untuk masyarakat berpendapatan rendah,” pungkasnya.
(***trs/jrp)