Ia mencontohkan aspirasi damai orang Papua kerap mendapatkan perlakuan-perlakuan represif dari negara.

Sementara, aksi kritis terhadap pemerintah oleh lainnya tidak ada masalah.

Hal tersebut, baginya, adalah bentuk ketidakadilan yang dicontohkan negara.

“Program semacam pemolisian masyarakat perlu dilakukan, yaitu bagaimana polisi bersikap persuasif. Soal Papua, sudah saatnya tidak lagi bertindak seperti polisi masa lalu yang represif,” tegas pria yang akrab disapa Thowik.

Ia juga mendorong bagaimana pemolisian cyber, mengingat maraknya buzzer, robot menyerang media arus utama ketika memberitakan Papua.

“Divisi cyber di kepolisian juga harus punya perspektif yang lebih maju. Bukan dengan kriminalisasi, tetapi membuka ruang dialog,” katanya menyesalkan maraknya praktik kriminalisasi dan spambot terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah di duni maya.

(***/Finda Muhtar)