Manado, BeritaManado.com – Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak ada pelanggaran Pemilu soal dugaan ketidaknetralan TNI.
MK menyatakan soal kehadiran Mayor TNI Teddy Indra Wijaya dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, hal itu disampaikan salah satu hakim MK Arsul Sani dalam sidang putusan perkara sengketa Pilpres 2024 dengan pemohon paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Awalnya dalam dalil pemohon menyatakan ada dugaan ketidaknetralan TNI dengan hadirnya Mayor Teddy mendampingi Prabowo dalam acara debat Pilpres 2024.
Atas dalil itu, MK menyatakan terkait permasalahan tersebut telah selesai di Bawaslu.
Putusan Gugatan Pilpres 2024, MK: Tak Ada Bukti Empiris Bansos Pengaruhi Pemilih Secara Paksa!
“Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalikan Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indra Wijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat capres yang diselenggarakan oleh KPU,” kata Arsul.
Sidang Putusan Gugatan Pilpres: Hakim Arief Hidayat Sebut Tak Ada Bukti Kuat Jokowi Intervensi Pencalonan Gibran
Menurut Arsul, Mahkamah menganggap kehadiran Mayor Teddy dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Sebagaimana aturan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasiitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” pungkasnya.
(Jhonli Kaletuang)
