Manado, BeritaManado.com — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Pedesaan (Ditjen PDP) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes), beberapa waktu lalu.
Kunjungan ini sebagai upaya koordinasi terkait dengan penyaluran dana desa di Provinsi Sulawesi utara.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan, Jumat (17/6/2022).
“Adapun hasil dari pertemuan sebagai berikut yakni membahas dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat, dana desa dari sumber APBN , dan yang mengatur pusat,” ujar Herol.
Dana desa lanjut Herol adalah obyek yang berhak melakukan kegiatan sendiri, dimana 20% di geser untuk kepentingan bahan pangan seperti tertuang dalam Perpres 104 point 2.
“Posisi sekarang endemi, tetapi efek dari pandemi masi berasa sehingga danah 68 triliun harus di kawal,” jelasnya.
Sehingga faktor penguatan pangan dan nabati harus juga dijadikan potensi desa yang dilihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan.
“86 % wilayah indonesia adalah desa, sehingga perlu ada Sinkronisasi program baik di provinsi maupun di kabupaten,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, perlu ada keterlibatan OPD untuk mengembangkan desa dan mendorong OPD untuk pembangunan desa.
Karena OPD lebih tau tentang pertanian dan lain sebagainya, sehingga Bumdes menjadi satu Kewajiban di desa.
Dalam pertemuan tersebut komisi diterima oleh Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Andrey Ikhsan Lubis, dan Sub Koordinator Tata Kelola Pemanfaatan Sanah Desa Winarno, beserta jajarannya.
(Hendra Usman)