Manado – Menindaklanjuti berbagai temuan oleh BPK beberapa waktu yang lalu sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) hanya mendapatkan Opini WDP dari BPK, Selasa (31/7), Pemprov Sulut melakukan pertemuan/rapat di kantor inspektorat Sulut bersama dengan SKPD yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil.
Pertemuan bersama pimpinan SKPD Sulut kali ini menurut Kansil adalah pertemuan rutin seperti biasanya yang dilakukan Pemprov, cuma pertemuan kali ini menurut Kansil adalah bagaimana menindak lanjuti permasalahan aset disetiap SKPD Provinsi.
“Pertemuan kali ini adalah pertemuan rutin sumua SKPD dalam menyelesaikan tindak lanjut itu, jadi tadi sebaian besar sudah tingal masalah aset-aset yang mau disempurnakan. Aspek-aspek itu misalnya ada satu laptop yang mereknya Toshiba, speknya (spesifikasinya) apa? nah begitu juga dengan barang-barang lainnya seperti kendaraan nomor rangkanya harus jelas, begitu lagi misalnya gedung ukurannya berapa itu mesti jelas,” ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Kansil mengharapkan memberikan spesifikasi disetiap aset Pemprov sangatlah penting, sehinggah ia mengharapkan pada pertemuan berikutnya sudah ada penyelesaian minimal ada kemajuan-kemajuan penyelesaian tindak lanjut.
“Sehingga pertemuan pada Jumat (3/8) nanti ada penyelesaian minimal ada kemajuan-kemajuan. Saya harapkan juga hal itu boleh tuntas secepatnya,” tegas Kansil. (jrp)
