Penulis: Tim Redaksi
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., mengungkap peran Srikandi Jaga Desa dalam mendukung program Jaga Desa di Sulawesi Utara.
Pattipeilohy memperkenalkan Srikandi Jaga Desa sebagai organisasi sayap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia.
Ia menyebut ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa menjadi bagian yang membantu Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan program Jaksa Garda Desa.
Pernyataan itu disampaikan Pattipeilohy dalam Seminar Hukum bertajuk “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Mengharmonisasikan Regulasi Daerah untuk Akselerasi Sektor Pariwisata dan Agribisnis di Sulut” di BPU Tondano, Rabu (12/8/2026).
Pattipeilohy dalam kapasitasnya sebagai Kajati Sulut sekaligus Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut dan DPD Srikandi Jaga Desa Sulut, menempatkan keberadaan kedua organisasi tersebut dalam konteks penguatan program Jaga Desa.
Kajati: ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Bantu Program Jaksa Garda Desa
Menurut Pattipeilohy, ABPEDNAS bersama Srikandi Jaga Desa dapat menjadi bagian yang membantu Kejaksaan dalam menjalankan program Jaksa Garda Desa.
Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan jajaran pemerintah daerah, Kejaksaan, akademisi, praktisi hukum dan peserta seminar.
Penegasan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai desa dalam forum hukum tidak hanya menyentuh persoalan penegakan hukum setelah terjadi masalah.
Aspek pencegahan, pemahaman regulasi dan penguatan tata kelola desa menjadi bagian penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai koridor hukum.
Konteks ini sejalan dengan penguatan sinergi antara Kejaksaan dan ABPEDNAS yang sebelumnya juga terlihat dalam kegiatan di Sulawesi Utara, termasuk pengukuhan pengurus ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di Kepulauan Talaud.
Srikandi Jaga Desa Ajukan Pertanyaan soal JPN
Yang menarik, keterlibatan Srikandi Jaga Desa dalam seminar tersebut tidak berhenti pada kehadiran.
Dalam sesi diskusi, Sekretaris DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa Marcella Mamengko, S.H., LL.M., mengangkat pertanyaan mengenai mekanisme pelibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Mamengko mempertanyakan prosedur ketika JPN dilibatkan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum dan pertimbangan hukum, terutama jika dikaitkan dengan proses harmonisasi regulasi daerah untuk sektor pariwisata dan agribisnis.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena harmonisasi regulasi bukan hanya menyangkut kesesuaian sebuah aturan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Lebih jauh, proses tersebut berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah memastikan kebijakan yang dibuat memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Regulasi Pariwisata dan Agribisnis Jadi Sorotan
Seminar tersebut memang diarahkan pada persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana fungsi JPN dapat dioptimalkan dalam membantu pemerintah daerah mengharmonisasikan regulasi.
Sektor pariwisata dan agribisnis dipilih karena keduanya memiliki kaitan langsung dengan potensi ekonomi daerah.
Regulasi yang tidak sinkron dapat memengaruhi kepastian dalam pengelolaan potensi wisata, investasi, pemanfaatan sumber daya, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pendekatan hukum yang bersifat preventif menjadi penting. Pemerintah daerah membutuhkan regulasi yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan pembangunan di lapangan.
Dibuka Kajari Minahasa, Hadir Bupati dan Wakil Bupati
Seminar diawali laporan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka Darma, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan sambutan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, M.A.P.
Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy tampil sebagai keynote speaker.
Sementara itu, narasumber terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Y.M. Amin Sutikno, S.H., M.H., Professor Pariwisata Politeknik Negeri Manado Prof. Dr. Dra. Bet El Silisna Lagarense, MM.Tour, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Jacobus Ronald Mawuntu, S.H., M.Hum.
Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP. turut hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Hadir pula jajaran Kejaksaan, akademisi, pakar dan praktisi hukum serta peserta lainnya, termasuk jajaran DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa.
Bukan Sekadar Kehadiran Organisasi
Pesan yang muncul dari forum tersebut bukan sekadar soal keberadaan organisasi di tengah agenda Kejaksaan.
Srikandi Jaga Desa justru masuk dalam pembahasan ketika salah satu pengurusnya mempertanyakan secara langsung mekanisme pelibatan JPN dalam persoalan regulasi daerah.
Di titik ini, peran organisasi yang disebut sebagai sayap ABPEDNAS tersebut bersinggungan dengan kebutuhan nyata di desa dan daerah: memahami aturan, mencegah kesalahan dalam pengambilan kebijakan dan memastikan pembangunan tetap berjalan dalam koridor hukum.
Bagi Sulawesi Utara, persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pariwisata dan agribisnis sebagai sektor ekonomi.
Dengan demikian, harmonisasi regulasi bukan sekadar urusan teknis hukum. Ia dapat menentukan seberapa jauh potensi daerah bisa dikembangkan tanpa tersandung persoalan aturan di kemudian hari.
Di sinilah peran JPN, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa menjadi menarik untuk terus dicermati—bukan hanya dari sisi kelembagaan, tetapi dari dampaknya terhadap tata kelola desa dan percepatan pembangunan daerah.
