Penulis: Alfrits Semen | Minahasa Utara
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan sikap tegas terhadap fenomena warga yang memperbaiki jalan secara mandiri namun kemudian memviralkannya di media sosial dengan narasi yang dinilai mendiskreditkan pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan Joune Ganda saat ia memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, Joune Ganda mengakui inisiatif masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur merupakan hal positif.
Namun, ia mengkritik keras jika aksi tersebut dibarengi dengan upaya membangun opini publik yang menyudutkan pemerintah.
“Contohnya ada desa yang memperbaiki jalan hanya sekitar 10 meter, tapi diunggah berulang-ulang di media sosial, seolah-olah pemerintah tidak peduli. Ini yang perlu kita waspadai,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur, mulai dari musyawarah desa hingga tingkat kabupaten, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini terdampak kebijakan nasional, termasuk pengalihan anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu faktor belum maksimalnya pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur.
“Bukan berarti pemerintah tidak mau bekerja. Tapi ada skala prioritas dan keterbatasan anggaran yang harus kita akui secara terbuka,” ujarnya.
Joune Ganda menginstruksikan seluruh camat agar proaktif turun ke lapangan dan membangun komunikasi intensif dengan pemerintah desa.
Ia menilai lemahnya koordinasi dapat memicu munculnya narasi liar di masyarakat.
“Kalau camat tidak aktif berkoordinasi dengan hukum tua, maka situasi seperti ini akan terus terjadi. Jangan hanya diam, harus langsung cek ke lapangan,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi warga tetap diperbolehkan, namun harus didampingi secara teknis oleh instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum agar hasilnya berkualitas dan tidak cepat rusak.
“Gotong royong itu baik, tapi jangan asal kerja. Kalau hari ini diperbaiki, besok sudah rusak, justru merugikan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Joune Ganda mengingatkan ASN agar tidak bersikap pasif terhadap dinamika di masyarakat.
Ia mendorong aparatur untuk hadir langsung, bahkan melibatkan media dalam memberitakan upaya kolaboratif yang positif antara pemerintah dan warga.
Fenomena ini, menurutnya, bukan hanya terjadi di Minahasa Utara, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia, dengan pola yang serupa yakni memancing persepsi bahwa pemerintah tidak hadir.
“Jangan sampai ada kesan pemerintah tidak peduli. Kita harus lawan itu dengan kerja nyata dan komunikasi yang baik,” tandasnya.
