Jakarta, BeritaManado.com – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun anggaran 2018 yang dibuka Wapres Jusuf Kalla di hotel Sultan Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Rakor yang dihadiri seluruh gubernur dan bupati se Indonesia ini menurut bupati James Sumendap bertujuan untuk melakukan evaluasi kendala-kendala di lapangan yang masih dihadapi untuk dapat segera diperbaiki agar program dana desa lebih efektif dimasa akang datang.
“Dalam rakor ini dilakukan evaluasi penggunaan dana desa dalam bidang infrastruktur. Wapres Jusuf Kalla mengatakan perlu adanya perbaikan jumlah dan kualitas. Jangan mengerjakan proyek dana desa yang tidak berkualitas sehingga cepat rusak,” warning bupati mengutip pernyataan Wapres.
Lanjut Bupati, selain perlu pengawasan dan pendampingan yang baik dan tersistem sistem dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait, aparat pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan harus ikut mengawasi.
“Inspektorat kabupaten, desa dan masyarakat harus ikut mengawasi juga. Perencanaan harus diketahui masyarakat lewat musdes. Dan pendampingan selain dari pendamping desa dibantu juga dari babinsa dan kepolisian,” pesan Sumendap.
“Pada tahun 2019 mendatang sendiri fokus pembangunan desa adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara desa dan kota,” tukas Sumendap.
(RulanSandag)
Jakarta, BeritaManado.com – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun anggaran 2018 yang dibuka Wapres Jusuf Kalla di hotel Sultan Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Rakor yang dihadiri seluruh gubernur dan bupati se Indonesia ini menurut bupati James Sumendap bertujuan untuk melakukan evaluasi kendala-kendala di lapangan yang masih dihadapi untuk dapat segera diperbaiki agar program dana desa lebih efektif dimasa akang datang.
“Dalam rakor ini dilakukan evaluasi penggunaan dana desa dalam bidang infrastruktur. Wapres Jusuf Kalla mengatakan perlu adanya perbaikan jumlah dan kualitas. Jangan mengerjakan proyek dana desa yang tidak berkualitas sehingga cepat rusak,” warning bupati mengutip pernyataan Wapres.
Lanjut Bupati, selain perlu pengawasan dan pendampingan yang baik dan tersistem sistem dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait, aparat pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan harus ikut mengawasi.
“Inspektorat kabupaten, desa dan masyarakat harus ikut mengawasi juga. Perencanaan harus diketahui masyarakat lewat musdes. Dan pendampingan selain dari pendamping desa dibantu juga dari babinsa dan kepolisian,” pesan Sumendap.
“Pada tahun 2019 mendatang sendiri fokus pembangunan desa adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara desa dan kota,” tukas Sumendap.
(RulanSandag)