MAKASSAR – Pembangunan infrastruktur alat transportasi massal Kereta Api (KA) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memerlukan jaminan lahan dari pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui jalur rel KA.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo Senin (10/10), menjelaskan, jaminan lahan dari pemerintah kabupaten diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan rel kereta api di jalur Trans Sulawesi di Sulsel.
“Harapannya ini cepat berlangsung, semua pihak akan menangani, saya akan coba bicara dengan Rusia dan beberapa pihak swasta lain. Hanya saja memang persoalan tanah, bupati perlu menjamin. Saya berharap percepatan dilakukan, kita masuk 2012,” jelasnya.
Ia menambahkan, jaminan tersebut dibutuhkan mengingat persoalan lahan selama ini menghambat pengerjaan jalan poros Kota Maros-Kota Parepare yang juga merupakan jalur Trans Sulawesi.
Jalur kereta api Kota Makassar ke Kota Parepare di Sulsel dan jalur Kota Manado ke Bitung di Sulawesi Utara disepakati menjadi tahap awal pembangunan proyek infrastruktur kereta api penghubung jalur transportasi dan ekonomi wilayah Sulawesi.
Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat pematangan rencana pembangunan perkeretaapian wilayah Sulawesi di kantor Kementerian Perhubungan yang dipimpin Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan dan diikuti perwakilan pemerintah kabupaten dan kota yang daerahnya masuk dalam perencanaan pembangunan.
“Kita sepakat memperkuat koridor Sulawesi dengan KA,” kata Ketua Harian Koridor Sulawesi yang ditetapkan sebagai koridor pembangunan ekonomi nasional bidang pertanian, minyak dan gas serta tambang dalam “Masterplan” Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Rencana pembangunan infrastruktur kereta api ini, katanya, telah dibicarakan sejak 1986 dan telah dipertegas dalam perencanaan tata ruang Trans Sulawesi. “Pusat seyogyanya tidak hanya melihat kepentingan kereta api hanya di Sumatera dan Jawa. Kalau dengan kereta api, pertumbuhan-pertumbuhan di sekitar itu pasti jalan,” ujarnya yang menambahkan, rencana tersebut saat ini masih digodok pada rapat-rapat MP3EI.(ant/don)
MAKASSAR – Pembangunan infrastruktur alat transportasi massal Kereta Api (KA) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memerlukan jaminan lahan dari pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui jalur rel KA.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo Senin (10/10), menjelaskan, jaminan lahan dari pemerintah kabupaten diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan rel kereta api di jalur Trans Sulawesi di Sulsel.
“Harapannya ini cepat berlangsung, semua pihak akan menangani, saya akan coba bicara dengan Rusia dan beberapa pihak swasta lain. Hanya saja memang persoalan tanah, bupati perlu menjamin. Saya berharap percepatan dilakukan, kita masuk 2012,” jelasnya.
Ia menambahkan, jaminan tersebut dibutuhkan mengingat persoalan lahan selama ini menghambat pengerjaan jalan poros Kota Maros-Kota Parepare yang juga merupakan jalur Trans Sulawesi.
Jalur kereta api Kota Makassar ke Kota Parepare di Sulsel dan jalur Kota Manado ke Bitung di Sulawesi Utara disepakati menjadi tahap awal pembangunan proyek infrastruktur kereta api penghubung jalur transportasi dan ekonomi wilayah Sulawesi.
Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat pematangan rencana pembangunan perkeretaapian wilayah Sulawesi di kantor Kementerian Perhubungan yang dipimpin Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan dan diikuti perwakilan pemerintah kabupaten dan kota yang daerahnya masuk dalam perencanaan pembangunan.
“Kita sepakat memperkuat koridor Sulawesi dengan KA,” kata Ketua Harian Koridor Sulawesi yang ditetapkan sebagai koridor pembangunan ekonomi nasional bidang pertanian, minyak dan gas serta tambang dalam “Masterplan” Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Rencana pembangunan infrastruktur kereta api ini, katanya, telah dibicarakan sejak 1986 dan telah dipertegas dalam perencanaan tata ruang Trans Sulawesi. “Pusat seyogyanya tidak hanya melihat kepentingan kereta api hanya di Sumatera dan Jawa. Kalau dengan kereta api, pertumbuhan-pertumbuhan di sekitar itu pasti jalan,” ujarnya yang menambahkan, rencana tersebut saat ini masih digodok pada rapat-rapat MP3EI.(ant/don)