Langowan – Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Ivonne Andries SIP dan Denni Kalangi, Kamis (24/8/2017) kemarin menggelar masa reses di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara. Kegiatan serap aspirasi itu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang sudah berjalan.
Selain itu, kegiatan reses tersebut juga secara tidak langsung menjadi kesempatan untuk melakukan cross check program pembangunan pemerintah dan realisasi di lapangan berdasarkan tanggapan warga masyarakat setempat.
Kepada BeritaManado.com, Ketua Komisi II Denni Kalangi mengatakan bahwa infrastruktur masih mendominasi dalam sesi diskusi. Hanya saja hal tersebut tidak lagi begitu menjadi persoalan serius, karena sebagian besar infrastruktur sudah ditanggulangi oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“Kami hanya berupaya mnejelaskan kepada masyarakat, maka yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana yang bisa dikerjakan dengan ADD dan DD. Yang jelas pembangunan saat ini setidaknya sudah bisa dikatakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, masyarakat sendiri harus turut melakukan pengawasan,” kata Kalangi.
Semetnara, Ketua Fraksi Partai Golkar Ivonne Andries mengungkapkan bahwa dalam hubungan kemitraan dengan pemerintah, pihaknya berkewajiban untuk menyampaikan hal apa saja yang menjadi saran maupun keluhan masyarakat terkait pembangunan yang telah dan sedang dilakukan.
“Apakah itu soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, kami punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Bukan untuk supaya apa yang dibutuhkan warga itu segera dituntaskan, tetapi paling tidak segera mendapatkan kepastian kapan akan diresalisasikan,” tutur Andries. (frangkiwullur)
Langowan – Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Ivonne Andries SIP dan Denni Kalangi, Kamis (24/8/2017) kemarin menggelar masa reses di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara. Kegiatan serap aspirasi itu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang sudah berjalan.
Selain itu, kegiatan reses tersebut juga secara tidak langsung menjadi kesempatan untuk melakukan cross check program pembangunan pemerintah dan realisasi di lapangan berdasarkan tanggapan warga masyarakat setempat.
Kepada BeritaManado.com, Ketua Komisi II Denni Kalangi mengatakan bahwa infrastruktur masih mendominasi dalam sesi diskusi. Hanya saja hal tersebut tidak lagi begitu menjadi persoalan serius, karena sebagian besar infrastruktur sudah ditanggulangi oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“Kami hanya berupaya mnejelaskan kepada masyarakat, maka yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana yang bisa dikerjakan dengan ADD dan DD. Yang jelas pembangunan saat ini setidaknya sudah bisa dikatakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, masyarakat sendiri harus turut melakukan pengawasan,” kata Kalangi.
Semetnara, Ketua Fraksi Partai Golkar Ivonne Andries mengungkapkan bahwa dalam hubungan kemitraan dengan pemerintah, pihaknya berkewajiban untuk menyampaikan hal apa saja yang menjadi saran maupun keluhan masyarakat terkait pembangunan yang telah dan sedang dilakukan.
“Apakah itu soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, kami punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Bukan untuk supaya apa yang dibutuhkan warga itu segera dituntaskan, tetapi paling tidak segera mendapatkan kepastian kapan akan diresalisasikan,” tutur Andries. (frangkiwullur)