Bitung,BeritaManado.com – Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr Aan Kurnia membuka Patroli Bersama dengan sandi Yudhistira-1/23 2023 di Dermaga Pelabuhan Samudera Kota Bitung, Rabu (15/3/2023).
Pembukaan Patroli Bersama itu dihadiri Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar serta perwakilan kementerian dan Forkopimda.
Menurut Kepala Bakamla RI, patroli digelar guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia.
“Patroli Bersama ini memasuki tahun ke-dua, dimana pelaksanaan sebelumnya bertempat di Batam. Patroli Bersama pada tahun 2022 dilaksanakan selama 60 hari dengan melibatkan Instansi Terkait dan Instansi Teknis Dalam rangka meningkatkan kualitas, Patroli Bersama Tahun 2023 ini akan menambah rentang waktu patroli menjadi 75 hari,” jelas Aan.
Aan memberikan beberapa penekanan pada saat Patroli Bersama 2023. Diantaranya, tetap laksanakan sinergitas dan koordinasi yang baik antar pengendali dan antar aset patroli dalam melaksanakan patroli dan penindakan secara efektif dan efisien.
Juga, samakan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam menjalankan tugas, tanamkan bahwa semua yang kita lakukan adalah demi bangsa dan negara.
“Terakhir, perhatikan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas, patuhi norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Adapun Target Patroli Bersama, lanjutnya, yaitu Illegal Fishing, Logging, and Mining, Penyelundupan (narkoba, miras, senjata, BBM, pencari suaka melalui jalur laut), Perompakan, Pencemaran laut, Pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), serta SAR terbatas (pencarian kapal yang terkena musibah berdasarkan perintah/kondisi aktual).
“Semoga kegiatan patroli berjalan dengan lancar dan dapat melakukan penindakan dan memberikan deterrence effect terhadap segala aktivitas ilegal di laut,” katanya.
Dalam pembukaan Patroli Bersama dilakukan MoU antar instansi yang terlibat yakni Bakamla RI, Kemenko Polhukam RI, TNI AL, Kemenkeu RI, Kemenhub RI, Polri dan KKP RI.
(abinenobm)