Editor: Sri Surya | Manado
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus dipercepat untuk mendukung elektrifikasi nasional, program dedieselisasi, kemandirian energi, serta dekarbonisasi sektor industri dan ketenagalistrikan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam media briefing menuju Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 bertajuk “PLTS Dapat Mendukung Elektrifikasi dan Dedieselisasi di Indonesia” yang digelar pada Kamis (9/7/2026).
IESR menilai percepatan pengembangan PLTS semakin mendesak karena listrik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga sektor pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga perekonomian.
Meski pemadaman listrik di kota besar seperti Jakarta kerap menjadi sorotan publik, kondisi berbeda masih dialami sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di daerah tersebut, pemadaman listrik masih sering terjadi, bahkan bisa berlangsung berulang kali dalam sehari atau lebih lama saat distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terganggu akibat cuaca buruk.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, mengatakan tantangan kelistrikan Indonesia tidak lagi sekadar meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi juga memastikan kualitas, keandalan, dan keberlanjutan pasokan listrik di seluruh wilayah.
Menurutnya, salah satu solusi paling efektif adalah menggantikan ketergantungan pada PLTD dengan energi terbarukan lokal, terutama PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi atau baterai.
“PLTS bukan hanya solusi untuk meningkatkan porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM. Dengan kombinasi PLTS dan baterai, Indonesia memiliki peluang memperkuat keandalan listrik hingga wilayah terpencil,” ujar Bintang.
Ia menjelaskan, dalam jangka pendek PLTS dapat mendukung program dedieselisasi karena biaya operasional PLTD terus meningkat akibat fluktuasi harga BBM dan tingginya biaya distribusi bahan bakar.
Selain itu, PLTS dinilai cocok untuk wilayah 3T karena bersifat modular, mudah dibangun dekat pusat kebutuhan listrik, serta mampu dipadukan dengan baterai agar pasokan listrik tetap tersedia saat malam hari atau cuaca mendung.
Meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pada sektor rumah tangga, manfaat ekonomi PLTS atap dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan seperti skema net-metering agar semakin menarik bagi masyarakat.
Sementara di sektor komersial dan industri, tingginya minat penggunaan PLTS belum sepenuhnya terakomodasi karena keterbatasan kuota dalam regulasi yang berlaku.
Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya daftar tunggu (wait-list) bagi pelaku usaha yang ingin memasang PLTS atap.
Di sisi lain, pengembangan PLTS skala utilitas juga dinilai belum optimal akibat proses pengadaan yang masih berjalan lambat.
“Untuk mempercepat pemanfaatan PLTS, Indonesia perlu memperbaiki regulasi, membuka ruang lebih luas bagi PLTS atap, mempercepat pengadaan dan pembangunan PLTS skala utilitas, serta memastikan dukungan jaringan dan sistem penyimpanan energi. Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi besar PLTS tidak akan berkembang secara optimal,” katanya.
IESR pun mendorong pemerintah untuk konsisten menempatkan PLTS sebagai bagian utama strategi ketahanan energi nasional dan pemerataan akses listrik berkualitas.
