Bitung – Kabar soal tak harmonisnya hubungan Pemkot dengan DPRD Kota Bitung rupanya bukan hanya rumor belaka.
Itu terungkap dalam rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bitung dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bitung membahas tentang dana dept swap, Jumat (26/05/2017).
Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPRD secara terang-terangan menyampaikan jika komunikasi antara legislatif dan eksekutif tak lagi berjalan seperti masa pemerintahan Alm Hanny Sobdakh.
“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif saat ini terputus, serta tak lagi berjalan baik seperti pemerintahan sebelumnya,” kata salah satu anggota Banggar, Ahmad Syafrudin Ila.
Akibatnya kata dia, banyak pembahasan seperti Ranperda mengalami kendala karena tak adanya komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif.
“Padahal jika dipikir, apapun itu bisa berjalan dengan baik asalkan komunikasi lancar,” katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota Banggar lainnya, Nabsar Badoa.
Kader PKPI ini menyatakan, dalam setiap kesempatan eksekutif selalu meminta agar pihaknya bersinergi untuk kemajuan Kota Bitung.
“Bagaimana mau bersinergi jika Pemkot sendiri yang tak pernah mau mendengar atau menerima masukan dari kami,” kata Nabsar.
Menurutnya, ajakan bersinergi yang selalu didengungkan Pemkot hanya lips service karena kenyataannya apa yang disampaikan anggota DPRD tak pernah diindahkan.
“Apa yang kami usulkan dalam setiap pertemuan hanya dianggap angin lalu, tak direalisasikan. Padahal itu untuk kepentingan masyarakat umum,” katanya.
Robby Lahamendu, anggota Banggar lainnya juga menyatakan, eksekutif terkesan selalu menghindar jika hendak diajak berkoordinasi.
“Bagaimana hubungan mau bagus kalau selalu menghindar saat kami ajak berkoordinasi. Selalu ada alasan jika kami panggil,” kata Robby.(abinenobm)