Manado, BeritaManado.com – Polemik masih terjadi terhadap rencana Omnibus Law Cipta Karya tetap terjadi di kalangan masyarakat terlebih kaum buruh.
Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI, drg Hizkia Sembel MKes mengatakan, kekurangan pemerintah dalam pembahasan Omnibus Law khususnya pada klaster tenaga kerja ini karena hanya melibatkan pengusaha tidak ada organisasi buruh.
“Ini sebabnya pada awal tahun terjadi aksi bergelombang, berjilid-jilid untuk menolak ini, padahal draft belum diserahkan pemerintah ke DPR RI” ujar Hizkia Sembel, Sabtu (2/5/2020), pada Diskusi Literasi Milenial Sulut melalui video conference.
Hizkia menambahkan, klaster tenaga kerja harus dievaluasi dan dilibatkan semua pihak yang terlibat dan ketika draft masuk tanggal 12 Februari 2020 ada pro dan kontra di DPR RI.
“Seharunya ketika masuk draft tersebut harus dibacakan di sidang paripurna, namun beberapa paripurna dilewati, tidak dibacakan, karena masih ada pro kontra. Makanya nanti dibacakan awal Maret, kalau tidak salah pada sidang paripurna tanggal 2 Maret baru dibacakan oleh ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani,” ujar Hizkia Sembel ketika membahas terkait Omnimbus Law di DPR RI.
Ia melanjutkan, karena klaster itu banyak, maka pembahasan RUU ini diserahkan ke Badan Legislatif DPR RI.
Sembel juga mengatakan pro dan kontra semakin terasa ketika terjadi penolakan dari partai pendukung pemerintahan.
“PKS tidak mengirimkan angggota ke Panja (Panitia Kerja, red) RUU Cipta Kerja, Demokrat menarik anggota dari Panja tersebut, PDIP dan Gerindra minta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus Law, sedangkan Nasdem meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus law dan di bahas dalam kanal yang lebih relevan,” ungkap Sembel.
Sudah ada 10 klaster dalam Omnibus Law yang sementara dibahas dan untuk klaster tenaga kerja masih ditunda.
“Ada 10 klaster yang sementara dibahas, mungkin saja setelahnya baru klaster tenaga kerja ini akan dibahas apakah berlanjut atau bagaimna,” ujar Sembel.
Namun Sembel juga menyatakan jangan sampai kekosongan ini membuat fraksi-fraksi yang sebelumnya tidak mendukung kembali mendukung.
Ia menambahkan pembahasan Omnibus Law yang terkesan dipaksakan itu dikarenakan masuk Prolegnas dengan kategori super prioritas.
(Dedy Dagomes)
