Manado, BeritaManado.com — Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Sulut.
Pada rapat paripurna DPRD, Gubernur Yulius Selvanus menjelaskan terkait KUA-PPAS APBD Tahun 2026, Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Para Wakil DPRD seluruh Anggota Ketua, dan Provinsi Sulawesi Utara.
“Apresiasi ini atas sinergi dan Saya sampaikan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini, dalam menyusun, mengimplementasikan, membahas, dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Semuanya dilakukan demi satu tujuan mulia, yaitu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gubernur Yulius Senin, (27/10/2025) pada rapat paripurna DPRD Sulut.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa, penyusunan KUA-PPAS yang kita laksanakan dan bahas pada setiap tahun berjalan adalah untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun yang akan datang.
Tahapan tersebut menjadi penting dan strategis, yang nantinya dapat menghadirkan pedoman komprehensif, untuk keberlanjutan pembangunan daerah.
“Karena itu, kita semua diharapkan dapat mengambil peran yang optimal dalam setiap pembahasan KUA-PPAS APBD
Tahun 2026. Orientasi kita harus demi kelancaran tahun 2026, sekaligus pembangunan yang memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur Yulius.
Lanjut Yulius, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 tersebut berpijak pada landasan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.
Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029, dalam rangka Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Sebagai langkah perwujudan visi tersebut, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengusung tema:
“Penguatan Sumber Daya Manusia, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi”.
Tema utama kebijakan ini menjadi arah anggaran kita di tahun 2026, yang kemudian diwujudkan melalui 8 (delapan) arah kebijakan prioritas, yaitu:
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM.
- Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Pembangunan infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan UMKM.
- Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal.
- Stabilisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Pemenuhan Energi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
- Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah.
Adapun sasaran dan indikator makro pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun tahun 2026, yang merupakan manifestasi dari tema dan prioritas RKPD ini, antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai kisaran 6,05 – 7,05%.
- Inflasi ditargetkan tetap terjaga pada angka 3 ± 1%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan dapat ditekan hingga di rentang 5,53 – 4,86%.
- Tingkat Kemiskinan ditargetkan menurun signifikan menjadi 5,82 5,42%.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 77,06.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan meningkat menjadi 78,88.
“Target-target ini merupakan komitmen kita bersama untuk terus mengakselerasi pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan,” jelas Gubernur Yulius.
Meskipun KUA-PPAS 2026 berpijak pada RKPD 2026, sebagaimana diamanatkan Pasal 89 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, dapat Gubernur menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah disesuaikan secara substantif.
“Penyesuaian ini dilakukan mengingat adanya penurunan drastis dana transfer dari Pemerintah Pusat yang belum terpetakan saat penyusunan RKPD 2026. Pada kondisi ini tentunya kami harus bersikap realistis. Kondisi fiskal daerah pada tahun 2026 menghadapi tekanan yang sangat signifikan,” terang Gubernur Yulius.
Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan, alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan kurang lebih sekitar 593,9 Miliar Rupiah atau 25,5% dibanding tahun 2025.
Penurunan signifikan ini mencakup beberapa hal penting:
- Penghapusan total Dana Khusus (DAK) Fisik, termasuk yang vital untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan konektivitas.
- Pengurangan yang signifikan pada Dana Alokasi Umum (DAU), baik yang tidak ditentukan penggunaannya maupun yang ditentukan penggunaannya seperti DAU Kesehatan.
Bahkan, DAU Infrastruktur dan DAU PPPK tidak dialokasikan lagi atau dihapus. - Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai dampak dari revisi kebijakan insentif fiskal nasional, serta
- Penghapusan insentif fiskal daerah.
- Menjaga kelangsungan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
- Alokasi anggaran infrastruktur juga diperuntukkan pada fasilitas Olahraga, dan sebagainya.
- Mengalokasikan gaji dan tunjangan ASN secara penuh, termasuk gaji PPPK, yang akan dipenuhi melalui realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja non prioritas.
- Mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PAD) melalui
pajak daerah, optimalisasi aset, dan peningkatan kinerja BUMD. - Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan earmarking, seperti alokasi pajak rokok untuk kesehatan dasar dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembangunan jalan, sebagai bentuk tanggung jawab fiskal yang akuntabel.
- Mengalokasikan belanja dalam rangka pemenuhan SPM serta berupaya memenuhi alokasi anggaran mandatory spending.
- Mengalokasikan memenuhi kebutuhan belanja untuk operasional kantor yang bersifat mengikat (fixed cost), termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga yang sudah di audit atau reviu oleh APIP.
Mengalokasikan anggaran terkait pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), serta - Mendorong kolaborasi pendanaan lintas sumber, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), dan sinergi vertikal-horizontal, guna mempercepat pembangunan meski keterbatasan anggaran.
Selain itu, mekanisme intercept DAU tetap berlaku sebagai konsekuensi atas kewajiban pembayaran pinjaman infrastruktur strategis kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Penyesuaian KUA-PPAS tersebut dilakukan guna memastikan anggaran tetap realistis serta selaras dengan realokasi fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus memastikan kelangsungan program prioritas daerah.
“Kondisi fiskal yang terbatas ini menuntut kita untuk melakukan penyesuaian strategis dalam struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tanpa mengorbankan komitmen kita terhadap pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan program prioritas pembangunan,” ucap Gubernur Yulius.
Dalam menghadapi tantangan fiskal yang ketat itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap teguh pada komitmen, antara lain:
Selain komitmen itu, belanja daerah secara umum diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan delapan prioritas pembangunan sesuai tema RKPD Tahun 2026.
Namun, dengan keterbatasan fiskal yang ada, upaya yang akan dilakukan adalah memperluas sinergi secara vertikal dan horizontal dengan Pemerintah Pusat khususnya melalui APBN dalam mendorong pendanaan infrastruktur strategis serta kolaborasi pemerintah kabupaten/kota memastikan keselarasan program dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah.
Skema keuangan KUA-PPAS Tahun 2026 ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.165.235.721.995,-.
- Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.2.974.612.390.563,-.
- Pembiayaan Daerah terdiri dari:
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,-.
Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.210.623.331.432,- - Kita pahami KUA dan PPAS 2026 bukan sekadar dokumen teknis, melainkan manifestasi komitmen politik dan tanggung jawab moral Pemerintah Provinsi untuk menjaga keseimbangan fiskal, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat meski dalam keterbatasan anggaran.
- Dengan segala keyakinan, komitmen dan semangat membangun, Saya berharap, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 ini dapat dibahas secara mendalam dan konstruktif oleh alat kelengkapan Dewan bersama Tim Anggaran Daerah (TAPD).
Dengan begitu, Gubernur Yulius mengajak semua pihak untuk menjadikan keterbatasan fiskal tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih inovatif.
“Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, Saya yakin kita akan mampu mengawal KUA- PPAS 2026 ini menjadi APBD yang berkualitas, efektif, dan mampu menjawab serta kebutuhan mendasar tantangan serta
masyarakat Sulawesi Utara. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap niat dan tindakan baik yang kita lakukan demi kemajuan Sulawesi Utara,” tutup Gubernur Yulius.
(Erdysep Dirangga)
