Manado, BeritaManado.com — Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan eksistensinya dalam rapat pembahasan APBD perubahan tahun 2024.
Fraksi Demokrat yang di pimpin oleh Hendry Walukouw sebagai ketua Fraksi dan Billy Lombok sebagai penasehat Fraksi itu cukup memberikan tekanan serius dalam rapat pembahasan APBD perubahan tahun 2024.
Terdapat sejumlah poin yang disorot Fraksi Demokrat Sulut yakni penerima bantuan sosial yang perlu perhatian pemerintah, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dari sektor pertambangan baik iuran tetap maupun royalti, sepanjang tahun 2023 yang akan dipakai di APBD perubahan nanti ada berapa miliar yang masuk ke kas daerah,” tanya Hendry Jumat, (9/8/2024) pada rapat pembahasan APBD perubahan 2024.
Tak sampai di situ saja, Hendry meminta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terlebih khusus di Dinas Pekerjaan Umum agar mengetahui kegiatan yang akan dilakukan pada APBD perubahan.
“Apakah sudah tersebar secara merata atau hanya terfokus pada satu titik. Karena kalau berbicara pokok-pokok pikiran, terus terang kami baru merasakan pesta demokrasi, begitu sulitnya para incumbent ini mendapatkan kepercayaan masyarakat akibat dari penilaian masyarakat di mana incumbent belum mampu merealisasikan aspirasi masyarakat,” tukas Hendry.
“Kalau saya mau tanya berapa persen pokok-pokok pikiran yang diakomodir dalam APBD perubahan tahun 2024,” timpal Hendry .
Hendry pun mengajak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan rakyat.
“Pak Sekprov kita bikin berkualitas pembahasan ini,” ucap Hendry.
Tak hanya itu saja pada rapat sebelumnya, penasehat Fraksi Demokrat Billy Lombok yang juga sebagai wakil ketua DPRD Sulut itu juga memberikan pertanyaan soal harga cengkih dan peran pemerintah di dalamnya.
Billy mendesak pemerintah untuk mengaktifkan subsidi bagi petani, sebagaimana itu dilakukan pemerintah untuk rute penerbangan luar negeri
Billy juga berbicara terkait penetrasi harga babi dan menjadi perhatian fraksi berlambang mercy itu.
Dengan begitu, Fraksi Demokrat pun meminta pimpinan rapat agar segera menghentikan sejenak rapat pembahasan dan menunggu RKA serta jawaban dari sejumlah pertanyaan Fraksi
Rapat pun di skors selama kurang lebih 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan pendapat akhir Fraksi, setelah TAPD mengakomodir semua kesepakatan yang terjadi dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2024.
(Erdysep Dirangga)
