Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (FOKUSMAKER) Sulut angkat suara terkait aksi demonstrasi massa yang mengatasnamakan DPD KNPI Sulut di Mapolda Sulut, beberapa waktu lalu.
Bentuk sikap tegas demi menjaga marwah organisasi kepemudaan dan supremasi hukum di Sulut, FOKUSMAKER Sulut melalui Ketua Dicky Yarpi mempertanyakan secara terbuka legalitas serta keabsahan kepengurusan kelompok yang melakukan aksi tersebut.
?
?Menurut Dicky, sebuah kepengurusan organisasi kepemudaan yang sah haruslah lahir dari mekanisme konstitusional, yakni Musyawarah Daerah (Musda) Definitif.
?”Secara organisatoris, kami memandang bahwa kepengurusan yang sah harus sesuai dengan konstitusi organisasi. Tanpa adanya Musda yang jelas, maka klaim kepengurusan tersebut patut diragukan keabsahan hukumnya atau cacat legitimasi,” tegas Dicky dalam keterangan tertulisnya yang diterima BeritaManado.com, Selasa (05/05/2026).
Selain mempertanyakan keabsahan, ?FOKUSMAKER Sulut juga menyarankan kepada Kapolda Sulut beserta jajarannya untuk tidak mentah-mentah menerima aspirasi tanpa memeriksa latar belakang organisasi pembawa aspirasi.
“Kami mendesak pihak kepolisian melakukan verifikasi faktual terhadap, ?berkas administrasi organisasi, ?Surat Keputusan (SK) kepengurusan hingga bukti otentik pelaksanaan Musda dari kelompok pendemo,” tegasnya.
?Lebih lanjut, FOKUSMAKER mengkhawatirkan adanya oknum yang ‘menunggangi’ nama besar KNPI untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu guna menekan institusi pendidikan seperti Unsrat.
Dicky menambahkan, ?sebagai organisasi yang berakar pada studi mahasiswa, FOKUSMAKER berkomitmen menjaga independensi perguruan tinggi dari intervensi luar yang tidak berdasar.
?”Segala bentuk kritik terhadap Rektor Unsrat haruslah disampaikan melalui jalur yang konstitusional dan oleh lembaga yang memiliki legal standing yang jelas. Bukan oleh oknum yang legalitas organisasinya masih prematur atau tidak definitif,” tutup Dicky.
