Bitung, BeritaManado.com – Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando menyatakan isu penundaan Pemilu 2024 ada kaitannya dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ferry menyatakan, klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024, hanyalah gerakan pengalihan opini publik.
“Menurut saya, isu-isu penundaan Pemilu ini sengaja didorong karena memang sebagai pengalihan opini publik. Apalagi, pemindahan IKN masih ada pro dan kontra”
Ferry Daud Liando
Hal itu disampaikan Ferry saat menjadi salah satu penguji tahapan open bidding pejabat Pemkot Bitung, Selasa (15/3/2022).
Menurutnya, big data yang disampaikan Luhut hanya mereview komentar-komentar orang di media sosial terkait pro kontra penundaan Pemilu 2024.
“Mudah-mudahan data pemerintah yang diklaim Luhut valid,” kata Ferry.
Pun demikian, dirinya tak mau mempersoalkan big data yang disampaikan Luhut, apakah benar atau tidak karena ia lebih memilih melihat dari upaya-upaya pemerintah untuk membuat opini dengan mempengaruhi masyarakat.
“Karena memang yang bermain opini disini orang pemerintah seperti, Luhut dan di partai politik yang tergabung dalam koalisi seperti PKB dan PAN,” katanya.
Gerakan-gerakan itu, lanjut Ferry, sebelumnya sudah dilakukan. Pertama, dengan alasan misalnya stabilitas ekonomi daan kedua, ada alasan yang tidak mengemuka ke publik yakni ingin menunda Pemilu 2024 karena menjaga keberlanjutan IKN.
“Kalau misalnya bukan lagi Presiden Jokowi di 2024, IKN ini berpotensi gagal. Karena biasanya ganti Presiden ganti kebijakan. Nah, yang perlu dipahami banyak negara-negara yang gagal saat pindah ibu kota. Seperti Myanmar, mereka saat pindah ibu kota bertepatan dengan pergeseran kekuasaan dan sekarang jadi kota hantu,” jelasnya.
Jadi, kata dia, jika ditanya soal perkembangan tunda Pemilu, masih ada gerakan untuk membangun opini dan dirinya tidak yakin jika memang penundaan Pemilu benar-benar terwujud.
“Ini bukan masalah konstitusi, konstitusi benar melarang. Tapi, konstitusi itu bukan kitab suci, dia bisa diubah apalagi dengan kekuatan koalisi 72% sekarang, memungkinkan untuk mengubah itu. Menurut saya, isu-isu penundaan Pemilu ini sengaja didorong karena memang sebagai pengalihan opini publik. Apalagi, pemindahan IKN masih ada pro dan kontra,” katanya.
(abinenobm)
