Minut, BeritaManado.com – Isu penarikan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di sekolah swasta menjadi perhatian anggota Organ Pengawas Yayasan Pendidikan Katolik (YPK) – Keuskupan Manado (KM) Fabian Kaloh.
Mantan birokrat handal di Pemkot Bitung ini khawatir, guru tak bisa mencapai target jam mengajar yaitu 180 jam dalam satu minggu
“Karena guru menumpuk di sekolah negeri, maka sulit mendapat jumlah jam mengajar. Akibatnya dana sertifikasi tidak dapat, dan guru tidak bisa naik pangkat,” kata Kaloh, Rabu (23/1/2019).
Menurut Kaloh, penarikan guru PNS di sekolah swasta adalah kebijakan yang sangat keliru.
“Amat sangat keliru. Belum lagi soal managemen sekolah swasta yang harus diubah Sekian waktu sekolah swasta ikuti kebijakan pemerintah untuk tidak bayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Lalu sekarang ambil uang dari mana untuk gaji guru baru sekolah swasta?” tanya Kaloh.
Sebelumnya, Kaloh juga mempertanyakan jika kelak sebagian besar siswa sekolah swasta pindah ke sekolah negeri, apakah sekolah negeri memiliki ruang belajar yang layak atau tidak.
“Pemerintah harusnya memberi apresiasi kepada pihak swasta yang telah membangun sekolah swasta. Sekolah swasta di Sulut sudah berdiri sejak abad 19. Sebelum kemerdekaan Keuskupan Manado sudah punya puluhan sekolah. Yang paling terkenal Kweekschool di Woloan tahun 1920an. Dari Woloan guru-guru di Indonesia Timur bahkan Sumatera dididik, lalu mengabdi dan memajukan bangsa. Bahkan melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan. Semua biaya pendidikan oleh swasta. Sesudah kemerdekaan swasta menanggung semua sendiri. Lalu Pemerintah masuk campur, mengatur semuanya. Mengganti kurikulum, menutup SPG, menetapkan ini itu dan menjaminkan tersedianya guru PNS.
Giliran sekolah swasta mulai maju, kok gurunya mau ditarik? Kalaupun itu harus dilakukan, berikan waktu sekolah swasta menyiapkan guru pengganti,” pungkas Fabian Kaloh.
(Finda Muhtar)